Tanjungtv.com – Persoalan stunting di Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menjadi sorotan setelah prevalensi tahun 2024 tercatat 29,8 persen, naik cukup signifikan dibandingkan 2023 yang berada di angka 24,6 persen. Kondisi ini membuat dua daerah, yakni Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur, masih masuk dalam zona merah stunting dengan prevalensi sekitar 30 persen.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri menegaskan bahwa percepatan penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial. Menurutnya, koordinasi lintas sektoral adalah kunci untuk menghasilkan dampak signifikan.
“Menurunkan angka stunting tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, dan tidak bisa hanya satu dinas bekerja sendiri. Harus ada kerja nyata langsung di daerah-daerah yang datanya masih tinggi,” ujar Wagub saat ditemui, Jumat (22/8).
Wagub menambahkan, pengalaman NTB sebelumnya menunjukkan bahwa kerja kolaboratif terbukti efektif. Pada periode sebelumnya, NTB sempat berhasil menekan angka stunting hingga 7 persen. Meski kini kembali meningkat, ia menilai penurunan tersebut menjadi bukti bahwa sinergi antarinstansi dan masyarakat dapat memberikan hasil nyata.
Sebagai langkah strategis, Pemprov NTB memastikan program Bakti Stunting tetap berlanjut. Program ini berbasis gerakan sosial dan dukungan lintas sektor yang ditujukan untuk mempercepat penurunan angka stunting di daerah-daerah dengan kasus tinggi.
“Dalam rapat koordinasi bersama Bappeda, kita sepakat memperjelas area kerja masing-masing organisasi. Dengan begitu, tidak ada tumpang tindih, dan semua bisa bergerak lebih fokus,” tegas mantan Bupati Bima dua periode tersebut.
Wagub optimistis, melalui kerja kolektif yang terarah, prevalensi stunting di NTB dapat ditekan secara bertahap, khususnya di Lombok Utara dan Lombok Timur yang hingga kini masih menjadi daerah prioritas.
