DPRD dan Pemda KLU Sepakati KUA-PPAS 2025, Fokus Infrastruktur, Layanan Publik, dan Pengentasan Kemiskinan

banner 120x600
banner 468x60

Tanjungtv.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) bersama pemerintah daerah resmi menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Penandatanganan berlangsung dalam rapat paripurna di ruang sidang DPRD, Jumat (12/9).

BACA JUGA : Polisi Kawal Program Makan Bergizi Gratis di Lombok Utara, Pastikan Tepat Sasaran untuk Ribuan Siswa

banner 325x300

Rapat dipimpin Ketua DPRD KLU Agus Jasmani, didampingi Wakil Ketua I Hakamah dan Wakil Ketua II I Made Kariyasa, serta dihadiri Wakil Bupati KLU Kusmalahadi Syamsuri, anggota dewan, jajaran kepala OPD, dan unsur Forkopimda.

Agus Jasmani menegaskan bahwa kesepakatan ini menjadi pijakan penting dalam menjaga arah pembangunan KLU agar tetap sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi fiskal terkini.
“Kesepakatan ini adalah wujud komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Kami ingin pembangunan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab tantangan ke depan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kusmalahadi Syamsuri menekankan pentingnya sinergi eksekutif–legislatif dalam memastikan program berjalan efektif. “Kami berharap kesepakatan ini memperkuat kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” tegasnya.

Adapun fokus utama dalam KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 meliputi:

pembangunan infrastruktur dasar,

peningkatan layanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan,

penguatan ekonomi masyarakat,

percepatan pengentasan kemiskinan, dan

pengurangan kesenjangan antarwilayah.

Kesepakatan ini sekaligus membuka jalan bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD 2025, yang akan dibahas lebih mendalam di tahap berikutnya.

Dengan arah kebijakan tersebut, DPRD dan pemerintah daerah berharap pembangunan di Lombok Utara dapat berjalan lebih terarah, berkeadilan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *