Tanjungtv.com – Proyek besar senilai Rp15,6 miliar dari Kementerian Perindustrian yang diwujudkan dalam pembangunan Sentra Olahan Kelapa Pemenang kini jadi sorotan. Fasilitas yang dibangun sejak 2022 itu belum berfungsi optimal karena terkendala pasokan bahan baku, terutama akibat tingginya harga kelapa di pasaran.
BACA JUGA : DPRD dan Pemda KLU Sepakati KUA-PPAS 2025, Fokus Infrastruktur, Layanan Publik, dan Pengentasan Kemiskinan
Anggota Komisi II DPRD KLU, Artadi, menegaskan pemerintah daerah tidak boleh membiarkan investasi sebesar itu terbengkalai. Ia mendesak agar segera ada intervensi konkret dalam menjamin ketersediaan bahan baku.
“Tanpa kepastian pasokan, masyarakat akan kesulitan berproduksi. Pemerintah harus hadir agar sentra ini benar-benar bermanfaat,” tegas politisi Gerindra tersebut, Senin (15/9).
Menurutnya, pembangunan sentra dengan fasilitas lengkap mulai dari kemasan hingga laboratorium harus dioptimalkan. Bahkan, rencananya akan melibatkan BUMD untuk memperluas pemasaran produk turunan kelapa.
Artadi juga meminta dinas terkait segera duduk bersama dengan BUMD dan bagian aset daerah. Hal ini penting karena sebagian pelaku IKM lokal sudah mulai memanfaatkan fasilitas sentra tersebut. “Kalau sudah ada mekanisme sewa, selain memberi akses kepada pelaku usaha, juga bisa menghasilkan pendapatan asli daerah,” tambahnya.
Namun, hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan KLU, Haris Nurdin, belum memberikan tanggapan terkait langkah konkret yang akan diambil.
DPRD menilai, keberlanjutan Sentra Kelapa Pemenang bukan sekadar soal pengolahan produk, tapi juga menyangkut nasib pelaku IKM dan upaya pengentasan kemiskinan di KLU.
