Tanjungtv.com – Di tengah ketidakpastian alokasi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengambil sikap berbeda dari kebanyakan daerah. Alih-alih hanya mengusulkan honorer yang masuk database, Pemda KLU justru mendorong seluruh honorer yang pernah mengikuti seleksi untuk diajukan.
Kepala BKPSDM KLU, Muldani, menegaskan bahwa usulan formasi sebanyak 2.015 honorer telah disampaikan ke Kementerian PANRB. Menurutnya, langkah ini dilakukan agar tidak ada tenaga honorer yang terancam kehilangan pekerjaan hanya karena persoalan administrasi.
BACA JUGA : Mumbul Sari Cup 2025 Jadi Ajang Cetak Generasi Emas Sepak Bola Lombok Utara
“Kalau daerah lain hanya yang masuk database, akibatnya banyak honorer terancam dirumahkan. Kami berbeda, semua tetap kami usulkan asalkan pernah ikut seleksi PPPK,” ujarnya, Selasa (16/9).
Meski hingga kini Kemenpan RB belum mengumumkan alokasi kebutuhan, Pemda KLU berharap keputusan segera keluar agar honorer yang sudah lama mengabdi memiliki kejelasan status. Proses berikutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup (DRH) untuk calon PPPK Paruh Waktu.
Muldani menjelaskan, perbedaan mendasar antara PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu ada pada masa kontrak dan besaran gaji. PPPK Paruh Waktu dikontrak tahunan dengan gaji setara honorer, yakni Rp1–2 juta per bulan, yang bersumber dari APBD. Meski regulasi idealnya gaji setara UMR, keterbatasan fiskal daerah membuat besaran gaji disesuaikan dengan kemampuan keuangan.
“Jam kerjanya sama, hanya kontrak dan gajinya yang berbeda. Tapi prinsipnya, tidak boleh ada honorer yang diperlakukan tidak adil,” tegasnya.
Langkah KLU ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap para honorer yang telah lama menjadi tulang punggung pelayanan publik di daerah. Sementara daerah lain sibuk memilah berdasarkan database, Lombok Utara justru menegaskan sikap: semua pengabdi layak diberi kesempatan.
