Tanjungtv.com — DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar rapat paripurna penyampaian penjelasan Bupati terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026, Senin (3/11), di ruang sidang utama DPRD. Sidang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Hakamah, turut dihadiri unsur pimpinan dewan, Forkopimda, dan OPD terkait.
Dalam penyampaiannya, Bupati Najmul Akhyar menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 berada dalam situasi fiskal yang menantang, menyusul kebijakan pemerintah pusat yang melakukan penyesuaian alokasi transfer ke daerah. KLU tercatat mengalami penurunan alokasi transfer dari Rp847,44 miliar menjadi Rp640,68 miliar lebih, atau berkurang sekitar Rp206,75 miliar.
“Penyesuaian ini merupakan bagian dari konsolidasi fiskal nasional. Pemerintah pusat mendorong efisiensi dan optimalisasi pendapatan daerah, serta memperkuat kontribusi daerah dalam mendukung agenda nasional,” ujarnya.
Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa arah kebijakan APBD tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Penyusunan RAPBD juga berlandaskan dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD 2026.
Tahun anggaran 2026 disebut sebagai momentum strategis, sejalan dengan tema kebijakan fiskal nasional yang menitikberatkan pada percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan, penguatan SDM, peningkatan produktivitas investasi, dan pemerataan pelayanan publik.
Adapun struktur RAPBD KLU 2026 memuat pendapatan asli daerah sebesar Rp341,61 miliar, pendapatan transfer Rp847,44 miliar, serta total belanja Rp1,184 triliun mencakup belanja operasi Rp809,83 miliar, belanja modal Rp208,79 miliar, belanja tidak terduga Rp3,12 miliar, dan belanja transfer Rp162,3 miliar.
Bupati menegaskan perlunya pembahasan konstruktif bersama legislatif, terutama untuk melakukan rasionalisasi anggaran, prioritas program, serta intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD agar pembangunan daerah tetap berjalan optimal.
“Dengan sinergi antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD, saya yakin kita mampu melahirkan APBD yang realistis, responsif, dan berpihak kepada masyarakat. Penyusunan tepat waktu sangat penting untuk menjamin kesinambungan program pembangunan,” tutupnya.
