Tanjungtv.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) Hakamah menghadiri Taklimat Nasional Presiden Prabowo Subianto yang digelar di kediaman Presiden di Hambalang, Bogor, Sabtu (8/11).
Kegiatan ini diikuti oleh para kepala daerah dan pimpinan DPRD dari Partai Gerindra di seluruh Indonesia.
Hakamah menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo memberikan sejumlah arahan strategis kepada para kepala daerah dan pimpinan dewan agar bekerja maksimal dalam mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional.
“Presiden menekankan agar seluruh kepala daerah dan DPRD memastikan serapan anggaran tidak mengendap di bank, tetapi segera direalisasikan dengan cepat dan tepat sasaran, terutama menjelang akhir tahun anggaran,” ujar Hakamah, Senin (10/11).
Selain itu, Presiden juga menyoroti pentingnya percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini ditujukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, serta anak-anak sekolah, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdalam, dan terpencil).
“Beliau ingin memastikan manfaat program MBG benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia,” ungkap Hakamah.
Dalam Taklimat Nasional tersebut, Presiden Prabowo juga mengumumkan bahwa 8.000 unit Koperasi Merah Putih akan mulai beroperasi paling lambat Juni 2026. Program ini akan mendapat dukungan pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan Bank Himbara sebagai penyalur.
“Para pengurus koperasi diminta menyiapkan administrasi, kantor, serta aktif menyosialisasikan manfaat koperasi agar masyarakat tertarik menjadi anggota,” jelas Hakamah.
Selain itu, pemerintah pusat juga akan mengakselerasi pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial (Kemensos). Pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Terintegrasi di setiap kabupaten dan kecamatan, dengan luas lahan minimal 30 hektare.
Sekolah tersebut akan dilengkapi bus antar-jemput siswa, fasilitas peternakan, kolam ikan, dan perkebunan sawit, yang hasilnya dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan sekolah serta produksi bio-solar.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif agar kebijakan daerah berjalan efektif dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Selain itu, Presiden menyoroti sejumlah isu strategis seperti pengendalian inflasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, penertiban tambang ilegal, serta pengambilalihan 5 juta hektare kebun sawit di kawasan hutan tanpa izin.
Dalam arahannya, Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah menurunkan harga pupuk, menjaga kestabilan harga minyak goreng, dan mewujudkan swasembada beras nasional dengan target produksi 4,2 juta ton.
“Rakyat Indonesia tidak boleh kelaparan. Anak-anak harus bersekolah, masyarakat harus sehat, dan mendapatkan pengobatan gratis. Indonesia harus mandiri dan mampu bersaing di tingkat global,” kata Hakamah menirukan pesan Presiden.
