Tanjungtv.com — Upaya meningkatkan kepemilikan KTP elektronik di Kabupaten Lombok Utara terus digencarkan. Hari ini, Kamis (20/11/2025), sebanyak 20 siswa Pondok Pesantren Bayyinul Ulum Santong menjalani proses perekaman KTP-el langsung di lingkungan sekolahnya.
Program jemput bola ini merupakan langkah strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Utara dalam mempercepat kepemilikan dokumen identitas bagi pelajar yang telah memasuki usia wajib KTP.
Kabid Data Dinas Dukcapil Lombok Utara, Arif Aryadi, menjelaskan bahwa penyisiran ke tingkat SLTA — baik SMA, SMK, maupun MA — menjadi salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan cakupan KTP-el.
“Program pelayanan perekaman KTP-el ke SLTA ditujukan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan KTP-el di Lombok Utara sesuai target nasional 99 persen. Selain itu, pelajar yang sudah berusia 17 tahun bisa lebih cepat memiliki KTP-el sebagai syarat penting mengurus berbagai dokumen lain seperti SIM dan administrasi lainnya,” ujar Arif.
Ia menegaskan, pelajar seringkali menunda pengurusan KTP-el karena keterbatasan waktu dan akses. Karena itu, Dukcapil memilih mendekatkan layanan ke sekolah-sekolah agar tidak ada lagi siswa yang terlambat memiliki identitas resmi negara.
Program ini akan terus berlanjut ke sejumlah sekolah lain di Lombok Utara dalam beberapa pekan ke depan.
Selain memberikan pelayanan perekaman, petugas Dukcapil juga menyosialisasikan manfaat KTP-el, termasuk penggunaan KTP digital yang tengah didorong dalam transformasi layanan administrasi kependudukan. Para siswa diimbau menjaga dokumen identitas mereka agar tidak hilang atau rusak, mengingat KTP-el kini menjadi syarat utama dalam berbagai layanan publik dan kebutuhan sehari-hari.
Dengan berjalannya program jemput bola ini, pemerintah daerah berharap tingkat kepemilikan KTP-el khususnya di kalangan pelajar dapat meningkat signifikan. Dukcapil KLU menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, terutama di lingkungan pendidikan, sehingga target nasional dapat tercapai dan seluruh warga memiliki akses administrasi kependudukan yang mudah, cepat, dan merata
