Tanjungtv.com – Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus menunjukkan geliat ekonomi yang signifikan. Hingga triwulan III tahun 2025, realisasi investasi daerah ini melesat hingga lebih dari Rp1,2 triliun, melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) KLU, Erwin Rahadi, menyebut capaian tersebut menjadi sinyal kuat bahwa kepercayaan investor terhadap KLU semakin menguat.
“Target kita dalam RPJMD sebesar Rp1 triliun sudah tercapai bahkan lewat. Realisasi investasi saat ini sudah mencapai Rp1,2 triliun atau 55 persen dari target nasional,” ujar Erwin.
Meski demikian, Erwin mengakui bahwa mengejar target investasi nasional sebesar Rp1,8 triliun masih menjadi tantangan, terutama karena faktor kesiapan internal para investor yang kerap menjadi penentu utama.
Pariwisata Mendominasi, Tiga Gili Tetap Jadi Andalan
Dari total investasi tersebut, Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi Rp303 miliar, sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp175 miliar. Sektor pariwisata kembali mencatatkan kontribusi terbesar dengan menyumbang 86,37 persen nilai investasi.
Kecamatan Pemenang menjadi episentrum pertumbuhan, di mana kawasan wisata Tiga Gili dan pesisir pantai menjadi magnet utama dengan menyumbang 93,35 persen dari total investasi wilayah. Sementara itu, Kecamatan Tanjung memberi kontribusi sebesar 3,78 persen.
Setelah pariwisata, sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menjadi penyumbang terbesar kedua dengan kontribusi 10,24 persen.
Tantangan: Status Konservasi Hambat Ekspansi Investor
Meski pertumbuhan investasi terbilang menjanjikan, Erwin tak menampik bahwa perlambatan terjadi di beberapa titik, terutama di kawasan Tiga Gili yang berstatus sebagai kawasan konservasi. Status ini membuat sejumlah rencana ekspansi investor harus melalui proses yang lebih panjang dan ketat.
“Kita harus mengikuti aturan konservasi. Itu yang membuat beberapa investasi berjalan lebih lambat,” jelas Erwin.
Meski begitu, Pemerintah Daerah KLU meyakini bahwa kepastian regulasi dan stabilitas kawasan wisata justru akan memberi jaminan jangka panjang bagi investor dan masyarakat, sehingga keberlanjutan ekonomi dapat terjaga.
