Tanjungtv.com — Pembangunan proyek revetment senilai Rp70 miliar di perairan Gili Meno, Kabupaten Lombok Utara, kini tidak hanya dianggap mengancam ekosistem laut, tetapi juga memicu krisis reputasi pariwisata NTB di mata wisatawan dunia. Respons negatif yang muncul dari wisatawan mancanegara mulai menyebar ke berbagai platform internasional, memunculkan kekhawatiran baru: potensi turunnya kunjungan ke destinasi unggulan tersebut.
Proyek yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum RI itu diduga merusak terumbu karang dan biota laut, yang selama ini menjadi daya tarik utama Gili Meno. Investigasi Jaringan Advokasi Rakyat (JARAK) menunjukkan aktivitas alat berat jenis ekskavator beroperasi hanya sekitar 100 meter dari titik kedatangan wisatawan.
“Ekskavator beroperasi terlalu dekat dari terumbu karang. Ini bukan hanya risiko ekologis, tetapi juga merusak daya tarik wisata yang menjadi kekuatan ekonomi masyarakat,” tegas Direktur JARAK, Adi Ardiansyah, Sabtu (29/11).
Kritik semakin menguat setelah seorang wisatawan asal Australia, Grace Shopia, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya. Ia menilai pengalaman berlibur di Gili Meno kini tidak lagi sesuai ekspektasi akibat terganggunya pemandangan laut oleh aktivitas proyek.
Keluhan serupa kemudian menyebar melalui media sosial di Eropa, Australia, dan Amerika Serikat. Banyak wisatawan asing menyayangkan perubahan visual Gili Meno yang dikenal sebagai salah satu spot snorkeling tercantik di NTB.
Di tengah kritik itu, JARAK menemukan sejumlah persoalan mendasar, seperti minimnya sosialisasi proyek kepada masyarakat dan pelaku wisata. Papan proyek menyebutkan bangunan akan “invisible”, namun kenyataannya struktur beton tampak menjulang hingga 1,5 meter di atas permukaan air. Klaim bahwa pengerjaan tidak mengganggu ekosistem pun dipertanyakan setelah ditemukan indikasi kerusakan terumbu karang.
JARAK menilai dugaan kerusakan tersebut dipicu lemahnya perencanaan dan pelaksanaan yang tidak mengutamakan prinsip kehati-hatian. Atas dasar itu, JARAK bersama pegiat lingkungan dan pelaku wisata mengajukan sejumlah tuntutan, antara lain penghentian sementara proyek, audit lingkungan menyeluruh, serta transparansi dokumen seperti Amdal, UKL, dan RKL.
Mereka juga mendesak Gubernur NTB dan Bupati Lombok Utara untuk turun tangan langsung, mengingat ancaman ini tidak hanya mengenai ekologi, tetapi juga keberlanjutan ekonomi masyarakat Gili Meno yang bergantung pada pariwisata.
Proyek revetment ini sebelumnya digadang sebagai upaya mitigasi abrasi. Namun derasnya kritik yang terus meluas ke tingkat internasional membuat pemerintah diminta menjelaskan secara terbuka tujuan, metode, dan dampak pengerjaannya sebelum kerugian reputasi pariwisata NTB semakin melebar.
