Tanjungtv.com – Harapan ribuan honorer di Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk mendapatkan kejelasan status masih menggantung. Meski pemerintah daerah telah merampungkan seluruh persiapan teknis pengusulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, hambatan justru muncul pada level pusat karena akses sistem usulan belum kunjung dibuka.
Kepala BKPSDM KLU, Muh. Muldani, menegaskan bahwa Pemkab tidak tinggal diam. Berbagai langkah—baik administrasi maupun politik—telah ditempuh demi memperjuangkan hak 2.576 pegawai non-ASN yang telah dipetakan. Sebanyak 2.515 honorer bahkan sudah resmi diusulkan, sementara 61 lainnya tidak masuk daftar karena sudah tidak aktif bekerja.
“Mapping sudah selesai, data lengkap, anggaran pun sudah kita siapkan. Sekarang tinggal akses SIASN yang belum dibuka untuk Lombok Utara,” ujar Muldani.
Menurutnya, pemerintah daerah telah mengirimkan sejumlah surat resmi ke Kemenpan-RB dan BKN, termasuk permohonan perpanjangan waktu pengusulan. Bahkan, Wakil Bupati dan Sekda turun langsung ke Jakarta untuk mengomunikasikan urgensi penyelesaian formasi PPPK Paruh Waktu tahun ini—kesempatan terakhir bagi honorer memperoleh kepastian status.
Tidak hanya itu, Bupati KLU juga telah menyurati Presiden RI untuk meminta kebijakan afirmasi agar akses usulan bisa dibuka. Upaya ini menegaskan bahwa daerah telah menuntaskan seluruh kewajiban yang diperlukan.
“Kita fokus pada pegawai yang memenuhi ketentuan formal. Anggaran untuk PPPK Paruh Waktu sudah kita siapkan dalam APBD 2026,” tegas Muldani, menepis anggapan bahwa daerah ikut mendesak agar pegawai non-data BKN turut diakomodir seperti beberapa daerah lain.
Sementara itu, tekanan dari bawah mulai menguat. Hari ini (3/12), ribuan honorer direncanakan turun ke jalan. Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya menyebut aksi akan dipusatkan di depan Kantor Bupati.
Mereka menuntut satu hal: kepastian.
“Kami akan mengetuk nurani bupati, agar nasib kami diperhatikan,” ujarnya.
Meski pemerintah daerah telah berada di garis depan memperjuangkan nasib mereka, honorer berharap langkah-langkah itu segera membuahkan hasil. Tanpa akses sistem dari pusat, ribuan pengabdian itu terancam kembali tenggelam dalam ketidakpastian.
