Tanjungtv.com – Pengelolaan tambak udang di Lombok Utara dinilai menjadi salah satu sumber kebocoran PAD terbesar. Anggota Komisi III DPRD KLU, M. Indra Darmaji, mengungkapkan bahwa skema sewa lahan yang saat ini digunakan – dengan tarif hanya Rp25 ribu per meter – membuat daerah hanya menerima sekitar Rp360 juta per tahun dari sektor tersebut.
Padahal menurutnya, jika pemda menggunakan skema Perda retribusi kerjasama lahan, pendapatan daerah bisa melonjak drastis. “Dengan perhitungan potensi keuntungan tambak, satu lokasi bisa menghasilkan sekitar Rp1 miliar per tahun untuk daerah,” ujarnya.
Jika KLU memiliki 10 lokasi tambak, total potensi pendapatan daerah seharusnya bisa mencapai Rp10 miliar setiap tahun, jauh melampaui pemasukan saat ini.
“Perbedaannya sangat jauh: dari Rp360 juta menjadi Rp10 miliar. Ini kesenjangan yang tidak bisa kita biarkan,” tegas Indra.
Ia mendesak pemerintah daerah untuk meninjau ulang seluruh kontrak tambak udang, terutama menjelang habisnya masa sewa pada Januari 2026. Menurutnya, sudah saatnya KLU berhenti menjadi penonton di tengah potensi ekonomi yang besar.
“Kita punya sumber daya, punya lahan, tapi pendapatan ke daerah tidak sebanding. Perlu keberanian untuk mengubah skema dan mengoptimalkan PAD,” jelasnya.
