Tanjungtv.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) memilih memperkuat tata kelola keuangan daerah sebagai respons atas menurunnya transfer pusat ke daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026. Di tengah keterbatasan fiskal, Pemda KLU menegaskan komitmennya untuk mengelola anggaran secara lebih disiplin, efektif, dan tepat sasaran.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KLU, Mala Siswadi, mengungkapkan bahwa hasil perbandingan anggaran menunjukkan penurunan signifikan dana transfer pusat, ditambah dengan berkurangnya dana bagi hasil dari provinsi. Kondisi tersebut memaksa daerah melakukan efisiensi anggaran hingga mencapai sekitar Rp 206 miliar.
“Situasi ini menuntut perubahan cara pandang dalam pengelolaan keuangan daerah. Kami tidak lagi bisa bekerja dengan pola lama, tetapi harus lebih selektif dan terukur,” ujar Mala.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Pemda KLU memastikan belanja daerah tetap diarahkan untuk mendukung pelayanan dasar dan percepatan pembangunan. Penekanan utama bukan pada besarnya anggaran, melainkan pada ketepatan perencanaan dan efektivitas pemanfaatannya.
Sebagai langkah konkret, BKAD KLU melakukan rekonsiliasi anggaran bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap rencana pengadaan barang milik daerah, termasuk mendorong pemanfaatan sisa persediaan tahun 2025 agar tidak terjadi pemborosan pada 2026.
Pemda KLU juga memperkuat kapasitas aparatur melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan yang melibatkan kasubag program, kasubag keuangan, operator, hingga bendahara. Bimtek ini bertujuan memastikan pengelolaan keuangan sesuai regulasi serta mengarahkan anggaran hanya untuk program prioritas.
Selain itu, efisiensi diterapkan pada belanja operasional yang dinilai tidak berdampak langsung pada masyarakat. Anggaran makan dan minum kegiatan dipangkas, perjalanan dinas disesuaikan, serta biaya sewa kendaraan dinas ditekan.
“Efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan, tetapi memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegas Mala.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pemda KLU optimistis dapat menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
