Tanjungtv.com – Seleksi terbuka calon Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB resmi memasuki fase persaingan substantif. Dari tahapan seleksi administrasi yang ditutup Sabtu (20/12), Panitia Seleksi menetapkan 10 kandidat lolos, membuka kontestasi antara pejabat lokal NTB dan figur dari luar daerah maupun pemerintah pusat.
Ketua Panitia Seleksi Sekda NTB, Prof Riduan Mas’ud, memastikan seluruh pendaftar memenuhi syarat administrasi. “Seleksi administrasi sudah dilakukan, alhamdulillah semua yang mendaftar dinyatakan lulus,” ujarnya, Minggu (21/12).
Komposisi peserta mencerminkan dinamika birokrasi NTB. Tujuh kandidat berasal dari pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov NTB, yakni Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Fathurrahman, Kepala Biro Perekonomian Setda NTB Najamuddin Amy, Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Ahsanul Khalik, Kepala Dispora Wirawan, Kepala Diskominfotik Yusron Hadi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Aidy Furqan, serta Kepala Dinas Perdagangan Jamaluddin Malady.
Sementara itu, tiga kandidat lainnya datang dari luar lingkungan Pemprov NTB, masing-masing Asisten Deputi Kemenko PMK Ahmad Saufi, Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur Abul Chair, dan Kepala Bappeda Kabupaten Bima Taufik.
Masuknya figur dari luar daerah menegaskan bahwa seleksi Sekda NTB tidak semata soal senioritas lokal, melainkan uji kapasitas dan rekam jejak birokrasi. Ketua Komisi I DPRD NTB, Mohammad Akri, menyatakan DPRD mendukung penuh proses seleksi terbuka tersebut.
“Pengangkatan sekda memang kewenangan Gubernur, tetapi kami mendorong agar penetapan nanti benar-benar berdasarkan kemampuan personal, jenjang birokrasi, dan meritokrasi,” kata Akri.
Ia menegaskan, isu sekda dari luar daerah bukan persoalan selama proses seleksi dijalankan secara profesional dan transparan. “Mau dari luar daerah atau lokal, yang penting kualitas dan kapasitasnya dalam mengelola birokrasi,” tegas politisi PPP itu.
Namun demikian, wacana prioritas ASN lokal tetap mengemuka. Wakil Ketua Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek) UIN Mataram, Dr Agus, menilai regulasi tidak membatasi asal Sekda, baik dari pusat maupun daerah. Meski begitu, ia menyebut ada pertimbangan strategis jika NTB memilih figur lokal.
“Pejabat lokal biasanya lebih memahami kondisi geografis, sosial, dan budaya daerah. Ini penting untuk membantu gubernur merancang kebijakan yang tepat sasaran,” jelasnya.
Selain itu, faktor efisiensi koordinasi, stabilitas birokrasi, dan minimnya masa adaptasi juga dinilai menjadi keunggulan ASN daerah. “Fungsi sekda itu menjalankan tugas gubernur ke dalam. Maka sosok yang mengenal birokrasi NTB akan sangat menentukan,” pungkasnya.
Dengan komposisi kandidat yang beragam, seleksi Sekda NTB kini menjadi ujian nyata komitmen pemerintah daerah terhadap meritokrasi, sekaligus momentum menentukan arah kepemimpinan birokrasi NTB ke depan.
