Tanjungtv.com — Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) memastikan kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan kondisi darurat melalui ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Saat ini, stok beras CPP di KLU mencapai 51 ton dan dinyatakan aman serta layak simpan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) KLU, Tresnahadi, mengatakan cadangan tersebut merupakan bentuk antisipasi pemerintah daerah terhadap potensi bencana alam maupun krisis pangan yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
“Beras CPP ini kita siapkan sebagai langkah kesiapsiagaan. Stoknya aman, terdiri dari pengadaan terbaru sekitar 42 ton ditambah sisa stok tahun sebelumnya sekitar 9 ton,” ujarnya, Senin (22/12).
Menurut Tresnahadi, cadangan beras tersebut diharapkan tidak perlu dikeluarkan apabila kondisi daerah tetap aman. Namun, keberadaannya menjadi jaminan bahwa pemerintah siap bertindak cepat jika masyarakat membutuhkan bantuan pangan.
“Kita sedia payung sebelum hujan. Mudah-mudahan tidak terjadi bencana di KLU, sehingga CPP cukup menjadi cadangan dan tidak perlu disalurkan,” jelasnya.
Ia juga menepis kekhawatiran masyarakat terkait kualitas beras CPP. Seluruh stok disimpan sesuai standar penyimpanan di Bulog Mataram sehingga mutu beras tetap terjaga dan tidak mengalami kerusakan.
“Penyimpanannya sesuai standar, jadi insyaallah kualitas beras tetap baik. CPP ini bahkan sudah disiapkan sebagai stok untuk tahun depan,” katanya.
Tresnahadi menegaskan, penyaluran beras CPP tidak dilakukan secara sembarangan. Pemerintah telah menetapkan mekanisme yang jelas dan ketat, yakni hanya untuk kondisi tertentu seperti bencana alam, keadaan darurat, atau krisis pangan.
“Prosesnya dimulai dari laporan desa atau kecamatan, kemudian dilakukan verifikasi lapangan. Setelah itu baru ada persetujuan dari bupati atau pejabat berwenang sebelum beras disalurkan,” terangnya.
Dengan kesiapan tersebut, Pemkab KLU berharap daerah tetap berada dalam kondisi aman dan terhindar dari berbagai musibah. Namun jika kondisi darurat terjadi, pemerintah memastikan cadangan pangan siap dimanfaatkan untuk membantu masyarakat terdampak.
“CPP ini hanya akan dikeluarkan jika benar-benar dibutuhkan. Pemerintah ingin memastikan masyarakat terlindungi, terutama dalam situasi darurat,” pungkas Tresnahadi.
