Tanjungtv.com — Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 58 pejabat di lingkungan Pemda KLU, Rabu (31/12/2025). Langkah ini menjadi bagian dari upaya penguatan kinerja aparatur serta optimalisasi pelayanan publik.
Pelantikan yang berlangsung di Tanjung tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., dengan rincian 1 Penjabat Pimpinan Tinggi Pratama serta 57 pejabat administrator dan pengawas. Hadir pula Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri, S.T., M.T., Ketua DPRD KLU Agus Jasmani, S.E., dan Sekretaris Daerah KLU Sahabudin, S.Sos., M.Si.
Dalam arahannya, Bupati Najmul Akhyar menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan strategi untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap posisi yang diemban memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan publik.
Menurutnya, kunci keberhasilan birokrasi terletak pada sikap profesional, keikhlasan, serta kemampuan ASN dalam memaknai jabatan sebagai tanggung jawab pelayanan, bukan sekadar jenjang karier.
Bupati juga mengingatkan agar seluruh pejabat mampu menjaga kualitas kerja, memelihara kesehatan, serta memanfaatkan waktu secara produktif demi mendukung keberlanjutan program pembangunan daerah.
Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri menekankan pentingnya soliditas tim dan komunikasi yang sehat antarperangkat daerah. Ia meminta para pejabat untuk menanggalkan prasangka negatif terkait penempatan jabatan dan fokus menunjukkan kinerja terbaik.
Menurut Wabup, keberhasilan pembangunan Lombok Utara sangat ditentukan oleh kerja sama yang kuat, etika birokrasi, serta saling menghargai dalam menjalankan tugas, baik di internal pemerintahan maupun di tengah masyarakat.
Melalui pelantikan ini, Pemda Lombok Utara berharap terbentuk birokrasi yang semakin adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik, sejalan dengan tuntutan masyarakat dan dinamika pembangunan daerah.
