Tanjungtv.com — Program pinjaman modal tanpa bunga yang digulirkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) bersama BUMD PT Bank NTB Syariah tidak hanya meringankan beban pelaku usaha kecil, tetapi juga mencatatkan capaian yang patut diapresiasi. Sejak diluncurkan pada 2022 hingga 2025, program ini terbukti berjalan sehat tanpa satu pun kasus kredit macet.
Pada tahun anggaran 2025, Pemda KLU mengalokasikan subsidi bagi hasil sebesar Rp1 miliar untuk membayar kewajiban ke Bank NTB Syariah. Skema ini memungkinkan masyarakat meminjam modal usaha tanpa dikenakan bunga, cukup mengembalikan pokok pinjaman. “Tahun 2025 dialokasikan Rp1 miliar dan alhamdulillah seluruhnya sudah tersalurkan,” ujar Branch Manager Bank NTB Syariah Cabang Tanjung, Umarta, Selasa (30/12).
Keberhasilan program ini tidak lepas dari peran disiplin dan tanggung jawab masyarakat sebagai penerima manfaat. Umarta menegaskan, selama tiga tahun pelaksanaan tidak ditemukan tunggakan maupun kredit bermasalah. “Sejak 2022 sampai sekarang tidak ada kredit macet. Ini menunjukkan kesadaran dan komitmen masyarakat sangat baik,” ungkapnya.
Program ini menyasar sektor-sektor produktif yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Bank NTB Syariah bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perkebunan (DKP3) KLU sebagai verifikator awal guna memastikan pembiayaan tepat sasaran.
Penyaluran pembiayaan dilakukan secara berkelompok maupun perorangan. Untuk pengajuan berkelompok, agunan cukup berupa sertifikat tanah yang disiapkan secara kolektif. Skema ini dinilai mempermudah akses permodalan bagi petani dan pelaku usaha kecil di pedesaan. Nilai pembiayaan per orang berkisar maksimal Rp20 juta hingga Rp25 juta, dengan sistem pengembalian satu kali dalam setahun tanpa cicilan bulanan.
Sepanjang 2025, program ini menjangkau 47 kelompok dan 8 penerima perorangan dengan total penerima manfaat mencapai 317 orang. Secara kumulatif sejak 2022, jumlah penerima manfaat telah mencapai 1.177 orang.
Meski alokasi anggaran subsidi bagi hasil dari pemda mengalami fluktuasi setiap tahun, antusiasme masyarakat terhadap program ini tetap tinggi. Pada 2022 anggaran tercatat Rp350 juta, naik menjadi Rp1 miliar pada 2023, turun ke Rp500 juta pada 2024, dan kembali meningkat menjadi Rp1 miliar pada 2025.
Melihat dampak positif dan tingginya permintaan, Bank NTB Syariah berharap Pemda KLU dapat meningkatkan alokasi anggaran pada 2026. “Masih banyak pengajuan yang tertunda karena kuota habis. Kami berharap anggaran ke depan bisa ditingkatkan minimal Rp1,5 miliar,” pungkas Umarta.
Program pinjaman modal tanpa bunga ini dinilai menjadi contoh konkret keberhasilan kolaborasi pemerintah daerah dan perbankan syariah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis kepercayaan dan kedisiplinan masyarakat di KLU.
