Tanjungtv.com — Program nasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum berjalan optimal. Hingga Januari 2026, baru 10 dari 43 desa yang memulai pembangunan fisik gerai koperasi, sementara 33 desa lainnya masih tertahan akibat keterbatasan aset lahan.
Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan KLU, Haris Nurdin, menjelaskan bahwa kendala utama terletak pada persyaratan minimal lahan seluas 10 are sesuai Instruksi Presiden Nomor 17. Ketentuan ini dinilai sulit dipenuhi oleh banyak desa di wilayah KLU.
“Hasil pemetaan menunjukkan ada 12 desa yang sama sekali tidak memiliki aset, dan sekitar 21 desa memiliki aset namun luasnya tidak mencukupi standar minimal,” ujar Haris, Selasa (20/1).
Selain persoalan luas lahan, sejumlah desa juga menghadapi kendala teknis meski telah memiliki aset. Saat ini, desa-desa tersebut masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait kemungkinan solusi, seperti skema hibah atau sewa lahan.
Sementara itu, 10 desa yang telah memulai pembangunan fisik gerai KDMP tersebar di empat kecamatan. Di Kecamatan Tanjung terdapat Desa Sokong, Sigar Penjalin, Teniga, dan Samaguna. Kecamatan Gangga meliputi Desa Genggelang, Rempek, dan Rempek Darussalam. Kecamatan Bayan mencakup Desa Loloan dan Mumbulsari, sedangkan Kecamatan Kayangan baru Desa Gumantar. Kecamatan Pemenang masih belum memulai pembangunan.
Meski pembangunan fisik belum merata, Haris menegaskan bahwa operasional koperasi tidak harus menunggu berdirinya gerai. Sejumlah koperasi desa sudah menjalankan aktivitas usaha meski tanpa bangunan fisik. “Manajemen koperasi harus berjalan dulu. Tidak perlu menunggu gerai berdiri. Contohnya di Desa Genggelang dan Tegal Maja, mereka sudah mulai berjualan beras dan kebutuhan pokok,” jelasnya.
Dari sisi permodalan, Pemda KLU menggandeng Bank NTB Syariah dengan skema pembiayaan non-tunai, di mana bank langsung membayarkan kebutuhan barang kepada mitra strategis seperti Bulog dan Pertamina. Koperasi kemudian berperan dalam distribusi barang untuk kegiatan usaha.
Haris berharap para pengurus koperasi tetap optimistis dan menggerakkan unit usaha kecil sembari menunggu kepastian status lahan. “Kami fokus agar koperasinya bisa berputar dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat desa,” pungkasnya.
