Tanjungtv.com – Persoalan pengelolaan sampah di kawasan wisata Gili Trawangan mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk terus mencari pola terbaik yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga berpihak pada masyarakat lokal. Skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) memang sempat muncul sebagai wacana, namun belum menjadi keputusan final.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KLU, Husnul Ahadi, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada arahan resmi dari pimpinan daerah terkait pelibatan investor. Pemerintah masih menempatkan pendekatan sosial sebagai pertimbangan utama, mengingat selama ini pengelolaan sampah di Gili Trawangan telah melibatkan masyarakat setempat secara langsung.
“Pengelolaan sampah di Gili Trawangan tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat. Jika masih ada pola yang lebih humanis, efisien, dan sesuai dengan kearifan lokal, tentu itu yang akan diutamakan,” ujar Husnul, Kamis (22/1).
Ia menjelaskan, skema KPBU hanya menjadi salah satu opsi dalam kajian. Bahkan, wacana tersebut muncul dengan catatan “bila perlu”, artinya hanya akan digunakan jika benar-benar dibutuhkan dan tidak menimbulkan dampak sosial negatif di kemudian hari.
Di sisi lain, Pemda KLU terus melakukan pembenahan pengelolaan sampah secara menyeluruh, termasuk di kawasan wisata unggulan tersebut. Saat ini, pola pengelolaan dilakukan dengan kombinasi beberapa metode serta melibatkan lintas sektor.
Husnul juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendapatkan dukungan pengelolaan sampah di wilayah kepulauan. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah bantuan mesin insinerator yang saat ini masih dalam proses perizinan operasional.
Terkait kondisi di lapangan, Husnul memastikan situasi pengelolaan sampah di Gili Trawangan masih terkendali. Meski sempat terjadi penumpukan akibat penutupan lahan di sekitar TPST, kondisi tersebut dinilai masih dapat diatasi.
“Secara umum masih aman dan terkendali. Kami terus memantau agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” jelasnya.
Untuk mendukung operasional, DLH KLU telah menugaskan sejumlah pegawai di lokasi, termasuk PPPK sebagai koordinator dan 16 tenaga harian lepas sebagai buruh pengelola sampah. Pengawas lapangan juga disiagakan secara rutin.
“Pengawas tetap stand by di lapangan. Kami berupaya maksimal agar persoalan sampah di Gili Trawangan tetap terkendali,” pungkas Husnul.
