Tanjungtv.com – Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah mengukuhkan tekadnya untuk mandiri secara fiskal dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan langkah historis yang diambil dalam bayangan tantangan besar: penurunan signifikan alokasi transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 206,75 miliar.
Meski dibayangi potensi goncangan, DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda) KLU justru merespons dengan strategi progresif. Mereka memilih untuk tidak pasif, tetapi secara agresif mengubah postur anggaran dengan menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp 341,6 miliar menjadi Rp 370,01 miliar. Kenaikan hampir Rp 30 miliar ini menjadi penopang utama untuk menutup defisit sekaligus menjaga momentum pembangunan.
“Situasi ini memaksa kita untuk lebih kreatif dan mandiri. Langkah menaikkan target PAD secara realistis adalah keharusan, sekaligus bentuk optimisme bahwa potensi ekonomi lokal kita bisa digali lebih dalam,” tegas Ardianto, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD KLU, Selasa (02/12/2025).
APBD yang Dihitung Matang: Defisit Terkendali, Prioritas Jelas
Postur APBD 2026 yang disahkan menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp 1,019 triliun dan belanja daerah Rp 1,049 triliun, menghasilkan defisit terkendali sekitar Rp 30 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah. Ardianto menegaskan defisit ini masih dalam batas aman, namun menuntut pengelolaan yang sangat hati-hati dan efisien.
“Defisit bukan hal baru, yang penting bagaimana kita mengelolanya. Fokus kita sekarang adalah memastikan belanja benar-benar tersalur pada program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” jelas Ardianto.
Penyesuaian besar-besaran dilakukan dengan mempertajam prioritas belanja. Pengeluaran difokuskan pada bidang-bidang yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan dan pelayanan publik, sementara belanja yang kurang mendesak ditekan atau ditunda. Proses ini dilakukan melalui mekanisme yang transparan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Pemda.
Kolaborasi Legislatif–Eksekutif: Dari Kekhawatiran Menjadi Konsensus
Meski awalnya diwarnai kekhawatiran, seluruh delapan fraksi di DPRD KLU akhirnya menyepakati pengesahan APBD 2026. Konsensus ini lahir setelah pembahasan intensif yang menekankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Fraksi-fraksi mendesak agar Pemda segera menyampaikan rincian lengkap penyesuaian belanja, khususnya untuk belanja modal seperti pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi, sebelum dievaluasi oleh pemerintah provinsi.
“Kesepakatan bulat ini bukan berarti tanpa catatan. Ini adalah bentuk kepercayaan sekaligus pengawasan. Kami minta detail rencana belanja agar pengawasan kami efektif dan anggaran rakyat tidak salah arah,” tandas Ardianto.
Mendorong Terobosan: PAD sebagai Pilar Kemandirian Daerah
Tantangan pengurangan transfer pusat justru dilihat sebagai momentum untuk mempercepat kemandirian fiskal. DPRD mendorong Pemda untuk tidak sekadar menaikkan target, tetapi juga menghadirkan strategi konkret dan terukur dalam mengoptimalkan PAD. Hal ini mencakup:
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak-Retribusi: Optimalisasi pemungutan dengan basis data yang lebih akurat.
Pengelolaan Aset Daerah yang Inovatif: Mengoptimalkan pendapatan dari aset milik daerah yang belum produktif.
Dukungan pada Sektor Potensial: Memberikan iklim yang kondusif bagi sektor pariwisata, pertanian unggulan, dan UMKM untuk berkembang, yang pada gilirannya meningkatkan kontribusi pada PAD.
“Tahun 2026 adalah tahun ujian bagi ketangguhan fiskal KLU. APBD ini adalah peta navigasinya. Dengan kolaborasi yang kuat, pengawasan yang ketat, dan inovasi dalam menggali pendapatan, kami yakin Lombok Utara tidak hanya akan bertahan, tetapi justru menjadi lebih mandiri dan maju,” tutup Ardianto.
Dengan disahkannya APBD 2026, KLU mengirimkan pesan kuat tentang resiliensi dan komitmen untuk membangun dengan kaki sendiri, mengubah tantangan fiskal menjadi peluang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah.
