Tanjungtv.com – Program pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Lombok Utara tahun ini masih bertumpu pada pemberian bantuan sembako bagi kelompok rentan, seperti lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, anak telantar, serta korban bencana.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) KLU, Fathurrahman, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran murni dinas membuat pelaksanaan SPM tidak dapat berjalan maksimal tanpa dukungan pihak lain. Dalam kondisi ini, pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan menjadi penopang utama.
“Kalau hanya mengandalkan anggaran Dinsos, belum mampu memenuhi semua kebutuhan SPM. Alhamdulillah, sekarang sudah ada persepsi baru dari dewan, bahwa bantuan yang mereka salurkan diarahkan untuk mendukung pemenuhan SPM,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, seluruh bantuan sosial yang bersumber dari pokir wajib mengacu pada data penerima milik Dinsos PPPA. Penerima bantuan harus berada dalam kategori desil 1 hingga desil 5 sesuai data kesejahteraan sosial. “Tidak bisa lagi diberikan kepada yang tidak masuk desil,” tegasnya.
Pada tahun 2026, anggaran pemenuhan SPM Dinsos PPPA Lombok Utara tercatat lebih dari Rp10 miliar, turun signifikan dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp16 miliar. Akibat keterbatasan tersebut, jumlah sasaran terpaksa dikurangi.
Jika sebelumnya setiap program direncanakan menjangkau sekitar 300 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tahun ini jumlahnya dipangkas menjadi sekitar 150 KPM. Untuk masing-masing sasaran, seperti sembako bagi lansia, disabilitas, anak telantar, dan korban bencana, jumlah penerima berkisar 100 KPM lebih.
“Programnya tetap ada, tetapi sasarannya kita kurangi. Namun pemenuhan SPM tetap menjadi prioritas utama,” tutup Fathurrahman.
