Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menegaskan bahwa kebijakan pengendalian kendaraan tidak bermotor di kawasan Gili Matra bertujuan utama untuk mengendalikan jumlah kendaraan, menjaga ketertiban, serta menjamin keselamatan dan kenyamanan wisata. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Iwan Maret Asmara, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara.
Menurut Iwan, selama ini jumlah sepeda gayung yang beroperasi di kawasan Gili Matra cenderung tidak terkendali karena banyak dioperasikan tanpa izin resmi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan ketertiban, keselamatan pengguna jalan, hingga mengurangi kenyamanan wisatawan.
“Tujuan utama kebijakan ini bukan melarang usaha, tetapi mengendalikan jumlah kendaraan agar sesuai dengan daya dukung kawasan wisata Gili,” ujar Iwan menegaskan.
Ia menjelaskan, kawasan Gili Matra merupakan destinasi wisata khusus yang mengusung konsep ramah lingkungan dan bebas kendaraan bermotor. Karena itu, pengelolaan kendaraan tidak bermotor seperti sepeda harus dilakukan secara tertib, terdata, dan memiliki izin yang jelas.
Selain pengendalian jumlah, Dishub Lombok Utara juga menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan menjaga ketertiban dan keselamatan, baik bagi wisatawan maupun masyarakat lokal. Sepeda yang tidak terdata dan tidak diawasi dinilai berpotensi menimbulkan konflik di lapangan serta meningkatkan risiko kecelakaan.
Iwan menambahkan, penataan ini juga diarahkan untuk menertibkan usaha penyewaan sepeda agar legal dan tertib. Dengan sistem perizinan yang jelas, pemerintah dapat melakukan pengawasan secara optimal sekaligus memastikan persaingan usaha berjalan secara sehat.
“Kami ingin semua pelaku usaha berjalan di jalur yang sama. Yang memiliki izin dipersilakan beroperasi sesuai aturan, sementara yang tidak berizin harus ditertibkan,” tegasnya.
Melalui surat edaran tersebut, Dishub Lombok Utara berharap kawasan Gili Matra tetap menjadi destinasi wisata yang nyaman, aman, dan tertata, tanpa mengorbankan daya tarik utamanya sebagai kawasan wisata berkelanjutan.
