Tanjungtv.com – DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menilai kebutuhan penerangan jalan umum (PJU) menjadi aspirasi yang paling sering disampaikan masyarakat. Minimnya lampu jalan di sejumlah wilayah dinilai telah berdampak langsung terhadap rasa aman warga, terutama di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, yang kerap mengalami gangguan keamanan.
Rencana penerapan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk Alat Penerangan Jalan (APJ) dipandang sebagai solusi percepatan penyediaan PJU. Namun, Wakil Ketua DPRD KLU, I Made Kariyasa, mengingatkan agar skema tersebut dijalankan secara hati-hati dan sesuai dengan aturan.
“Kami melihat KPBU APJ ini membantu pemerintah mempercepat layanan. Tapi jangan sampai berdampak pada beban fiskal daerah di masa depan,” tegas Kariyasa.
Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap mekanisme hukum, transparansi, serta perhitungan matang terhadap dampak jangka panjang bagi keuangan daerah. Menurutnya, pengalaman kurang baik KPBU air bersih di kawasan Gili tidak boleh terulang.
“MoU yang bersifat jangka panjang harus benar-benar dikaji. Jangan sampai justru membebani APBD,” katanya.
Selain aspek fiskal, Kariyasa juga menyoroti urgensi program ini dibandingkan dengan 29 program prioritas daerah lainnya, termasuk perbaikan infrastruktur jalan. Ia mengingatkan bahwa masih banyak ruas jalan rusak yang dikeluhkan masyarakat.
“Kalau jalan sudah terang, jalannya juga harus bagus. Jalan rusak tetap harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah,” ujarnya.
Meski demikian, DPRD KLU menegaskan tidak berada pada posisi menyetujui atau menolak KPBU APJ. Dewan hanya memberikan saran dan pengawasan agar kebijakan tersebut tidak berujung pada proyek gagal.
“Kami menilai KPBU pada dasarnya positif, asalkan dijalankan dengan benar dan tidak membebani keuangan daerah. DPRD akan mengawal, termasuk klausul keterlibatan tenaga kerja lokal,” pungkas Kariyasa.
