Tanjungtv.com — Sebanyak 2.447 unit rumah tahan gempa (RTG) korban gempa 2018 di Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga kini belum mendapatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah pusat. Kondisi ini menimbulkan keresahan masyarakat yang sudah bertahun-tahun menanti kepastian.
Keluhan tersebut kerap disampaikan warga kepada anggota DPRD saat masa reses maupun melalui forum hearing. Ketua Komisi III DPRD KLU, Sutranto, menyebut aspirasi masyarakat menjadi alasan utama pihaknya menelusuri penyebab belum terealisasinya bantuan tersebut.
“Warga terus bertanya, apa kendalanya sampai bantuan ini belum turun. Itu yang kami coba telusuri,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi III bersama aplikator pembangunan RTG mendatangi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dari pertemuan itu, diketahui bahwa BPBD Lombok Utara telah mengajukan usulan secara formal, namun realisasinya terhambat karena komunikasi yang dinilai kurang intens.
“BNPB menyarankan pemerintah daerah lebih aktif berkomunikasi, tidak hanya lewat surat resmi, tapi juga melalui telepon atau pertemuan daring,” jelas Sutranto.
BNPB juga menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah fokus menangani bencana di daerah lain, seperti Aceh dan Sumatera, sehingga belum dapat turun langsung ke Lombok Utara.
Selain itu, Komisi III mempertanyakan mengapa persoalan RTG tidak dituntaskan saat status tanggap darurat, ketika masih tersedia dana siap pakai (DSP). BNPB menyayangkan kemunculan angka 2.447 unit setelah masa tersebut berlalu.
Di sisi lain, terdapat pula temuan terkait realisasi RTG yang kini tengah ditangani Inspektorat BNPB. Karena itu, diperlukan rapat lanjutan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Deputi Kedaruratan Bencana dan Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
Sutranto menjelaskan, dana hibah rehab-rekon sejatinya diperuntukkan bagi infrastruktur publik seperti sekolah, rumah sakit, dan jalan. Namun karena kebutuhan rumah warga sangat mendesak, sebagian dana dialihkan untuk RTG dengan estimasi bantuan Rp 25–50 juta per unit. Usulan tersebut harus mendapat persetujuan Kementerian Keuangan.
Sebelumnya, Komisi III juga telah menggelar rapat dengan BPBD KLU. Dokumen usulan yang dikirim ke BNPB dinyatakan lengkap, mulai dari titik koordinat hingga foto kondisi rumah sebelum dan sesudah pengerjaan.
“Sekarang tinggal menunggu hasil verifikasi dari BNPB. Harapan kami, bantuan ini segera disetujui agar masyarakat tidak terus hidup dalam ketidakpastian,” pungkas Sutranto.
