Tanjungtv.com – Sorotan terhadap pembangunan fisik di Lombok Utara sepanjang 2025 tak lagi sekadar bicara soal proyek molor atau adendum kontrak. DPRD menilai, persoalan mendasar justru terletak pada lemahnya disiplin administrasi sejak awal tahun anggaran yang berdampak langsung pada tersendatnya perputaran ekonomi daerah.
Anggota Komisi III DPRD Lombok Utara, M. Indra Darmaji Asmar, menegaskan bahwa pola berulang pekerjaan menumpuk di akhir tahun mencerminkan belum optimalnya perencanaan di tingkat eksekutif. Proyek dikebut menjelang tutup buku, sementara risiko denda keterlambatan hingga kerusakan bangunan baru terus menghantui.
“Masalahnya selalu soal waktu. Administrasi tidak siap sejak awal, akhirnya pekerjaan digenjot di akhir tahun,” tegasnya.
Menurut Darmaji, keterlambatan konstruksi bukan semata persoalan teknis di lapangan. Dari hasil pengawasan Komisi III, akar persoalan justru berada pada tahapan administratif—mulai dari penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) yang kerap tidak tuntas di triwulan pertama.
Ia menyoroti tiga proyek strategis yang seharusnya menjadi etalase tata kelola pembangunan daerah: pembangunan gedung DPRD, alun-alun, dan Islamic Center. Namun dalam pelaksanaannya, proyek-proyek tersebut justru memunculkan dinamika, termasuk perubahan Detail Engineering Design (DED) yang dinilai menyimpang dari masterplan awal.
“Kami memahami ada keterbatasan anggaran. Tapi ketika menyusun DED, tetap harus berpijak pada masterplan,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu mendorong kepala daerah mengambil langkah tegas terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) agar 2026 tidak kembali diwarnai pola lama. Ia menekankan pentingnya lelang proyek besar dilakukan lebih awal, dengan target konstruksi sudah berjalan pada April atau paling lambat Mei.
Langkah tersebut, kata dia, bukan hanya demi ketertiban administrasi, tetapi juga menyangkut efek domino terhadap ekonomi masyarakat. Pembangunan yang dimulai lebih cepat akan mempercepat mobilitas tenaga kerja, distribusi material, hingga perputaran uang di sektor riil.
“Kalau mulai lebih cepat, dampaknya terasa pada perputaran ekonomi,” katanya.
Darmaji bahkan mengaku mendengar adanya kepala dinas yang enggan menjadi PA. Padahal, pimpinan OPD memegang tanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan pembangunan. Ia menilai, tanpa komitmen kuat dari level pimpinan, perbaikan tata kelola hanya akan menjadi wacana.
“Kalau mau jujur, disiplin administrasi proyek di KLU belum optimal,” tutupnya.
Dengan evaluasi ini, DPRD berharap triwulan I benar-benar dimaksimalkan sebagai fase perencanaan dan pelelangan, bukan sekadar rutinitas administratif. Sebab, ketepatan waktu bukan hanya soal menyelesaikan bangunan, tetapi tentang menjaga kredibilitas pemerintah dan memastikan roda ekonomi Lombok Utara terus bergerak.
