Tanjungtv.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) memilih membenahi “kran bocor” sebelum berbicara soal lonjakan wisatawan. Target retribusi wisata Rp16,2 miliar pada 2026 bukan sekadar angka ambisius, melainkan sinyal pembenahan sistem yang selama ini dinilai belum optimal.
Fokus utama Dinas Pariwisata (Dispar) KLU kini tertuju pada pembangunan pintu masuk resmi (gate) di Gili Trawangan. Sistem ini dirancang agar wisatawan domestik yang tiba tidak dapat keluar dari area kedatangan sebelum menunaikan kewajiban retribusi.
Kepala Dispar KLU, Denda Dewi Tresni Budi Astuti, menegaskan bahwa kunci peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) bukan semata menaikkan tarif, melainkan memastikan seluruh potensi tertarik maksimal.
“Di 2026, Rp16,2 miliar target kami. Optimis jika pola yang sedang kami coba ini berjalan maksimal,” ujarnya, Selasa (17/2).
Evaluasi Sistem Lama
Selama ini, penarikan retribusi terpusat di Pelabuhan Bangsal. Faktanya, banyak wisatawan masuk ke kawasan tiga gili—Trawangan, Meno, dan Air—melalui jalur alternatif yang tidak sepenuhnya terpantau. Celah inilah yang dinilai menjadi sumber kebocoran.
Dispar KLU sebelumnya menggandeng PT Easybook Indonesia untuk mengelola sistem tiket di Pelabuhan Bangsal yang merupakan aset Kementerian Perhubungan. Namun hasil evaluasi menunjukkan sistem tersebut belum mampu menutup seluruh potensi kehilangan penerimaan.
Karena itu, pola penarikan akan digeser langsung ke pintu masuk resmi di Gili Trawangan. Langkah ini telah dilaporkan dan mendapat persetujuan Bupati KLU. Strategi ini diharapkan membuat pengawasan lebih terfokus dan data kunjungan lebih akurat.
Sorotan BPK dan Potensi Kerugian
Langkah pembenahan ini juga tak lepas dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait dugaan kebocoran retribusi wisata di kawasan tiga gili. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), terdapat selisih data kunjungan wisatawan tahun 2024 dan 2025 mencapai 377.318 orang.
Jika dikalikan tarif retribusi Rp20 ribu, potensi penerimaan yang tidak tertarik diperkirakan mencapai sekitar Rp7,4 miliar. Tahun 2024 tercatat selisih 212.681 wisatawan (sekitar Rp4,2 miliar), sementara 2025 hingga September selisih 164.637 orang (sekitar Rp3,2 miliar).
BPK juga mencatat Dispar KLU belum memiliki dokumen dan data lengkap serta valid dalam menetapkan target penerimaan 2024 dan 2025, serta belum adanya kerja sama kuat lintas instansi dalam pendataan wisatawan.
Tantangan High Season
Meski optimistis, Dispar KLU menyadari tantangan akan muncul saat high season April hingga Oktober. Lonjakan kapal musiman yang datang bersamaan berpotensi menimbulkan antrean panjang di pintu masuk Gili Trawangan.
Namun, pemerintah daerah berjanji sistem baru akan tetap mengedepankan kenyamanan wisatawan. Integrasi digital dan manajemen antrean menjadi bagian dari skema yang tengah disiapkan.
“Retribusi bisa kita tarik maksimal, tapi wisatawan tetap nyaman,” tegas Denda.
Dengan pembenahan sistem dan penguatan tata kelola, KLU berharap sektor pariwisata tidak hanya ramai secara kunjungan, tetapi juga solid secara kontribusi fiskal—mendorong kemandirian daerah dari sektor unggulan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Lombok Utara.
