Tanjungtv.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah terus mendalami kasus dugaan korupsi yang melibatkan penyelewengan dana desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 765.842.701,19. Pengusutan ini dilakukan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Inspektorat Lombok Tengah yang menyingkap berbagai temuan kerugian negara dalam periode anggaran tahun 2018 hingga 2023.
Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lombok Tengah, Bratha Hari Putra, menjelaskan bahwa jaksa sedang dalam tahap pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) terkait temuan kerugian tersebut. Bratha menyatakan bahwa Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) telah melakukan audit investigasi mendalam terhadap dana desa Mekarsari. Hasil audit menunjukkan dugaan kerugian negara yang cukup signifikan, terutama dalam tiga periode berbeda.
Detail Kerugian Berdasarkan LHP Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh Inspektorat Lombok Tengah, ditemukan berbagai temuan kerugian negara dalam beberapa periode anggaran:
Tahun 2021-2023: Kerugian negara mencapai Rp 340.869.470.
Tahun 2022-2023: Kerugian sebesar Rp 88.218.120.
Tahun 2018-2020: Ada dua LHP, dengan kerugian masing-masing sebesar Rp 152.933.895,19 dan Rp 183.821.216.
Sejauh ini, ada beberapa pengembalian dana yang dilakukan, terutama untuk LHP dari tahun 2021-2023 dan 2022-2023 yang telah diselesaikan secara penuh. Namun, LHP tahun 2018-2020 masih menyisakan kerugian yang belum dikembalikan sepenuhnya, dengan jumlah yang belum dikembalikan sebesar Rp 83.821.216.
Langkah Koordinasi dan Audit Lapangan Jaksa Bratha menegaskan bahwa koordinasi dengan Inspektorat telah dilakukan untuk memastikan proses pengembalian sesuai dengan LHP yang sudah diaudit. Pengembalian dana ini merupakan salah satu langkah krusial dalam proses penyelesaian kasus ini. Untuk memverifikasi lebih lanjut, pihak kejaksaan berencana melakukan kroscek langsung ke Desa Mekarsari dalam waktu dekat, guna memvalidasi data lapangan dan memastikan apakah pengembalian dana sudah sesuai dengan temuan audit.
“Terkait apakah kasus ini akan terus berlanjut atau tidak, hal tersebut tergantung pada proses pengembalian dana yang masih tersisa sebesar Rp 83.821.216. Jika dalam waktu dekat dana tersebut tidak dikembalikan, maka proses hukum akan terus berjalan dan kami akan mengambil tindakan lebih lanjut,” ungkap Bratha.
Potensi Pengembalian dan Kelanjutan Kasus Saat ini, pengembalian dana sisa menjadi salah satu penentu utama apakah kasus ini akan memasuki fase penuntutan atau tidak. Jika dana yang tersisa tidak dikembalikan, Kejari Lombok Tengah memastikan akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Namun, jaksa tetap memberikan kesempatan kepada pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan pengembalian dana tersebut, sebagaimana diatur dalam mekanisme LHP.
Minggu depan dijadwalkan jaksa akan turun langsung ke Desa Mekarsari untuk mengambil data tambahan dan memverifikasi proses pengembalian dana. “Kami ingin memastikan seluruh proses sudah sesuai aturan dan tidak ada lagi yang tersisa. Jika sisa Rp 83.821.216 ini tidak dikembalikan, maka langkah hukum akan dipastikan berlanjut,” tegas Bratha.
Pentingnya Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa Kasus ini menjadi pengingat betapa pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa, terutama dalam skala besar seperti yang terjadi di Desa Mekarsari. Penyelewengan dana desa tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga masyarakat desa yang seharusnya mendapatkan manfaat dari dana tersebut. Kejaksaan Negeri Lombok Tengah berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi seluruh perangkat desa di wilayahnya untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan anggaran.
Dengan dugaan korupsi yang cukup besar ini, masyarakat berharap Kejari Lombok Tengah dapat memberikan kejelasan dan solusi agar dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa benar-benar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Kasus penyelewengan dana desa ini juga diharapkan menjadi sinyal kuat bagi perangkat desa lainnya agar selalu menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik.
Apa Selanjutnya? Apakah pengembalian dana sisa sebesar Rp 83 juta akan dilakukan, atau akankah proses hukum berlanjut? Masyarakat Desa Mekarsari dan sekitarnya tentu berharap kasus ini dapat segera diselesaikan dengan baik. Namun, bila sisa kerugian ini tidak segera dilunasi, bisa jadi kasus ini akan menjadi salah satu sorotan besar terkait korupsi di daerah Lombok Tengah.
Dengan perhatian publik yang meningkat, semua pihak akan menanti perkembangan lebih lanjut dari proses hukum yang berjalan.
