Tanjungtv.com — Program pemenuhan gizi di Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus bergerak. Hingga akhir Februari, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 29 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah resmi beroperasi dan melayani para penerima manfaat di berbagai kecamatan.
Selain itu, lima SPPG lainnya tinggal menunggu pencairan anggaran dari pusat sebelum mulai beroperasi. Sementara 15 unit tambahan masih dalam tahap persiapan pembangunan setelah mengantongi persetujuan dari BGN.
Korwil BGN KLU, Adi Pratama, menjelaskan bahwa lima SPPG yang akan segera aktif tersebut sudah memiliki kepala SPPG yang ditetapkan. Saat ini, proses penginputan data dapur dan data penerima manfaat sudah berjalan.
“Kalau kepala SPPG sudah ditetapkan, mereka mulai menginput data, baik data dapur maupun penerima manfaat. Tinggal menunggu anggaran dari pusat. Begitu anggaran masuk, langsung bisa melayani,” jelasnya, Kamis (26/2).
Adi menegaskan, untuk 15 SPPG yang masih dalam tahap persiapan, seluruhnya telah mendapatkan persetujuan resmi. Artinya, pembangunan hanya boleh dilakukan setelah dinyatakan lolos verifikasi BGN.
“Yang masuk tahap persiapan itu sudah disetujui BGN. Kalau belum masuk tahap ini, tidak boleh membangun,” tegasnya.
Secara sebaran, jumlah SPPG terbanyak saat ini berada di Kecamatan Bayan. Namun, data tersebut bersifat dinamis karena status unit bisa berubah sewaktu-waktu dari persiapan menjadi operasional.
Mekanisme Pengawasan Diperjelas
Dari 29 SPPG yang telah berjalan, BGN memastikan sistem pengawasan memiliki struktur yang jelas. Jika ditemukan kekurangan dalam layanan, pihak sekolah dapat langsung berkoordinasi dengan dapur SPPG untuk segera dilakukan perbaikan.
“Kalau ada kekurangan, misalnya ada menu yang kurang atau tertinggal, sekolah tinggal konfirmasi ke dapur dan langsung diganti. Ada kerja sama di situ,” ujarnya.
Namun demikian, evaluasi tetap dilakukan secara ketat. Sejauh ini, dua SPPG sempat ditutup sementara, yakni di Malaka, Kecamatan Pemenang dan Loloan, Kecamatan Bayan. Penutupan dilakukan karena ditemukan menu basi yang menyebabkan gangguan kesehatan pada siswa.
Kasus terbaru terjadi di SPPG Rempek. Di lokasi tersebut muncul keluhan terkait kualitas dan porsi makanan. Salah satunya buah yang diduga kurang layak konsumsi. Selain itu, menu yang disajikan dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang tersedia, yakni Rp24 ribu untuk porsi kecil dan Rp30 ribu untuk porsi besar selama tiga hari. Menu yang diberikan disebut hanya berupa keripik tempe, kurma, roti, dan telur.
“Kejadian tersebut sudah kami laporkan, tidak kami biarkan,” tegas Adi.
Terkait kemungkinan penutupan SPPG Rempek, pihaknya masih menunggu arahan dari pusat. “Kami menunggu keputusan dari pusat,” pungkasnya.
Dengan bertambahnya jumlah SPPG yang beroperasi dan penguatan sistem pengawasan, BGN berharap pelayanan pemenuhan gizi di KLU dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.
