Tanjungtv.com – Harmonisasi Kebijakan EkonomiPertemuan di Mataram Jadi Ruang Sinkronisasi Peran Koperasi dan UMKM
Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan kembali menjadi agenda bersama antara Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Sinergi kebijakan antarwilayah mengemuka saat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bali melakukan kunjungan kerja ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB di Mataram.
Kunjungan ini tak sekadar silaturahmi, melainkan ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan dalam memperkuat peran koperasi sebagai motor penggerak UMKM dan pertumbuhan ekonomi daerah. Rombongan diterima Sekretaris Dinas Koperasi UKM NTB, Amir, yang mewakili kepala dinas.
Dinamika Kelembagaan Ekonomi Desa di Bali
Wakil Ketua Komisi II DPRD Bali, Gede Kusuma Putra, memaparkan bahwa struktur kelembagaan ekonomi desa di Bali tergolong kompleks. Hampir seluruh desa telah memiliki Lembaga Perkreditan Desa (LPD), koperasi, serta lembaga ekonomi masyarakat lainnya.
Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pun dinilai berpotensi menghadirkan dinamika baru. Di satu sisi membuka peluang penguatan ekonomi desa, namun di sisi lain memunculkan kekhawatiran terjadinya tumpang tindih fungsi dan persaingan antar lembaga.
“Kami melihat koperasi desa Merah Putih ini masih on progress. Tantangannya adalah memastikan kehadirannya tidak membuat pelaku usaha ragu atau memilih ‘cari aman’ karena khawatir terjadi tumpang tindih,” ujarnya.
Isu harmonisasi regulasi dan pembagian peran menjadi perhatian utama, agar koperasi baru tidak menggerus eksistensi lembaga yang telah lebih dulu berjalan dan mengakar di masyarakat.
NTB: Koperasi Merah Putih Bukan Pesaing, Tapi Pelengkap
Sementara itu, Fungsional Pengawas Koperasi Diskop dan UMKM NTB, I Wayan Robi Setiawan, menjelaskan bahwa hingga 2025, NTB memiliki 6.190 koperasi yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Dari jumlah tersebut, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mencapai 1.166 unit, terdiri atas 1.021 desa dan 145 kelurahan.
Robi menegaskan, Koperasi Merah Putih tidak dirancang sebagai pesaing lembaga ekonomi desa seperti BUMDes maupun LPD. Sebaliknya, koperasi ini diharapkan menjadi instrumen untuk mengoptimalkan potensi lokal yang belum tergarap.
Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama pada pembangunan fisik gerai koperasi. Dari total 1.166 koperasi, baru sekitar 30 persen atau sekitar 300 unit yang masuk tahap pembangunan fisik. Proses tersebut melibatkan kerja sama dengan PT Agrinas serta dukungan Korem dan Kodim setempat.
Momentum Perkuat Kolaborasi Antarprovinsi
Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam merumuskan pola sinergi antarprovinsi, terutama dalam menyikapi transformasi kelembagaan ekonomi desa. Baik Bali maupun NTB sepakat bahwa penguatan koperasi harus ditempatkan sebagai strategi kolektif, bukan kompetitif.
Dengan koordinasi kebijakan yang lebih matang, koperasi diharapkan tidak hanya menjadi simbol kelembagaan, tetapi benar-benar berperan sebagai penggerak UMKM dan fondasi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
