Tanjungtv.com – Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus menunjukkan performa positif dalam pencapaian target pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Hingga Oktober 2024, realisasi retribusi masuk kawasan wisata telah menembus angka Rp 6,1 miliar dari target Rp 6,5 miliar. Dengan waktu yang tersisa hingga akhir tahun, Kepala Bidang Destinasi Wisata, Alfian Zubair, menyatakan keyakinannya bahwa target ini bukan hanya akan tercapai, tetapi kemungkinan besar akan terlampaui.
“Melihat sisa waktu yang masih beberapa bulan lagi, kami optimis pendapatan daerah dari sektor ini akan surplus,” ujar Alfian dalam keterangannya, Rabu (9/10). Keyakinan ini didasari oleh potensi besar yang dimiliki kawasan wisata utama di KLU, yakni Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Ketiga destinasi ini menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun mancanegara, yang secara konsisten menyumbang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, di balik kesuksesan tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi di lapangan. Alfian mengungkapkan bahwa penarikan retribusi belum sepenuhnya berjalan optimal akibat berbagai kendala operasional. Salah satu masalah yang mencolok adalah kurangnya tenaga di lapangan serta sistem penarikan retribusi yang dinilai belum maksimal. “Kami masih kekurangan tenaga, dan sistem yang ada sekarang belum ideal. Selain itu, pelabuhan yang menggunakan satu pintu masuk dan keluar menyebabkan penumpukan wisatawan, sehingga proses pemungutan retribusi menjadi sulit,” jelas Alfian.
Penumpukan wisatawan di pintu masuk dan keluar pelabuhan menjadi salah satu masalah utama dalam proses penarikan retribusi. Pada saat peak season, desakan dan kerumunan wisatawan yang ingin masuk atau keluar menyebabkan proses penarikan menjadi tidak maksimal. Hal ini tentu saja mempengaruhi pendapatan yang dapat ditarik dari para pengunjung yang datang ke kawasan Gili Tramena (Trawangan, Meno, Air). “Sering kali wisatawan saling berdesak-desakan, sehingga kami kesulitan dalam memungut retribusi dengan efisien,” tambahnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Alfian menyebutkan bahwa evaluasi sistem perlu segera dilakukan. Salah satu langkah yang direncanakan adalah memisahkan pintu masuk dan keluar di beberapa dermaga, agar arus wisatawan dapat lebih teratur. “Ke depan, kami akan mempertimbangkan untuk membuat pintu keluar dan masuk yang terpisah, sehingga tidak ada lagi desakan dan antrean yang panjang,” ujarnya.
Tak hanya itu, Dinas Pariwisata juga berencana memperkenalkan sistem penarikan retribusi yang lebih modern dan efektif, meski ini akan memerlukan kerja sama dengan pihak ketiga. “Kami sedang mempertimbangkan untuk berkolaborasi dengan pihak ketiga dalam penarikan retribusi. Dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini, kebutuhan tenaga di lapangan dapat dikurangi, dan prosesnya bisa lebih efisien,” ungkap Alfian. Dengan menggunakan sistem yang lebih canggih, diharapkan kebocoran dalam penarikan retribusi bisa diminimalisir.
Saat ini, proses penarikan retribusi bagi wisatawan yang datang dari Bali menggunakan kapal cepat telah dikerjasamakan dengan Asosiasi Kapal Cepat Indonesia (Akacindo), sementara untuk wisatawan yang datang dari daratan Lombok, penarikan retribusi dilakukan bersama Koperasi Karya Bahari (KKB). Namun, sistem yang digunakan saat ini masih bersifat manual, sehingga rentan terhadap kebocoran. “Jika kita bisa beralih ke sistem otomatis, kebocoran akan lebih mudah dicegah,” pungkas Alfian.
Dengan berbagai upaya yang telah direncanakan, Dinas Pariwisata KLU optimis dapat memperbaiki sistem penarikan retribusi dan meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan. Langkah-langkah ini diharapkan akan mendukung pengelolaan kawasan wisata yang lebih profesional dan mendatangkan manfaat lebih besar bagi masyarakat Lombok Utara.
