Tanjungtv.com – Krisis air yang melanda Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, masih terus bergulir tanpa solusi konkret. Ketidakhadiran pihak Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), dalam dua pertemuan penting yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) semakin memperumit upaya penyelesaian masalah tersebut.
Asisten II Setda NTB, Fathul Gani, menyebutkan bahwa Pemprov NTB telah berusaha menjembatani pertemuan antara PT Tirta Citra Nirwana (TCN), perusahaan pengelola penyulingan air laut di Gili Trawangan, dengan pihak BKKPN. Namun, BKKPN tidak hadir dalam pertemuan tersebut, meski telah diundang dua kali. “Kita sudah undang dua kali, tapi mereka tidak hadir. Tujuan kita ingin mendengarkan tanggapan dari BKKPN, sehingga bisa dicari solusi bersama,” jelas Fathul Gani saat ditemui di ruang kerjanya pada Selasa (15/10).
Ketidakhadiran BKKPN Menyebabkan Kebuntuan
Fathul Gani juga menambahkan, ketidakhadiran BKKPN dalam pertemuan-pertemuan penting ini menghambat proses penyelesaian masalah yang sudah berlangsung lama. Menurutnya, BKKPN memiliki peran vital dalam memberikan tanggapan atas berbagai tindakan yang dilakukan oleh PT TCN dan mitra PDAM dalam menyelesaikan krisis air di Gili Trawangan. “Seharusnya, jika BKKPN hadir, kita bisa mendiskusikan langkah apa yang perlu diambil oleh kedua pihak agar masalah ini bisa segera diselesaikan,” ungkapnya.
Pencabutan Izin Pemanfaatan Ruang Laut PT TCN Menjadi Sumber Masalah
Salah satu akar masalah yang mengemuka dalam krisis ini adalah pencabutan izin pemanfaatan ruang laut yang digunakan oleh PT TCN oleh pihak BKKPN. Meskipun izin operasional PT TCN masih berlaku, pencabutan izin ruang laut ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Banyak yang salah memahami bahwa PT TCN telah berhenti beroperasi akibat pencabutan izin tersebut.
“Kita juga ingin klarifikasi bahwa yang dicabut oleh BKKPN itu hanya izin pemanfaatan ruang laut, bukan izin operasional perusahaan. Jadi, PT TCN sebenarnya masih bisa beroperasi. Tapi, dengan ketidakhadiran BKKPN, masyarakat jadi bingung dan mengira perusahaan sudah tutup,” tegas Fathul Gani.
Ketidakhadiran BKKPN Memperkeruh Situasi
Fathul Gani menegaskan bahwa pertemuan ini seharusnya menjadi ajang untuk mencari solusi bersama, bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Namun, ketidakhadiran BKKPN justru memperkeruh situasi, mengingat banyak pihak yang membutuhkan kejelasan terkait tindakan yang harus diambil untuk menyelesaikan krisis air tersebut. “Kita tidak sedang mencari siapa yang salah, kita hanya ingin menemukan solusi yang ideal agar kedua belah pihak bisa bekerja sama dengan baik,” lanjutnya.
Pentingnya Kehadiran BKKPN untuk Menjawab Berbagai Usulan
Menurut Fathul Gani, jika BKKPN hadir dalam pertemuan tersebut, mereka bisa menjawab berbagai usulan dan tindakan yang sudah dilakukan oleh PT TCN dan mitranya. “PDAM dan mitra mereka, PT TCN, sudah melakukan banyak hal untuk menyelesaikan masalah ini, tapi kita perlu mendengar tanggapan dari BKKPN,” katanya. Ketidakhadiran BKKPN menciptakan situasi yang semakin rumit karena semua pihak berharap adanya titik temu yang bisa memberikan solusi jangka panjang.
BKKPN Tidak Memberikan Alasan Jelas Atas Ketidakhadirannya
Sebelumnya, BKKPN sempat hadir dalam beberapa pertemuan yang tidak melibatkan PT TCN. Namun, ketika pertemuan dijadwalkan untuk melibatkan PT TCN, pihak BKKPN justru tidak hadir dan tidak memberikan alasan yang jelas atas ketidakhadirannya. Kondisi ini memperlambat penyelesaian masalah penyulingan air laut di Gili Trawangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat.
Kebingungan di Kalangan Masyarakat
Masyarakat Gili Trawangan, yang sangat bergantung pada penyulingan air laut untuk kebutuhan sehari-hari, kini berada dalam ketidakpastian. Banyak dari mereka yang bingung dengan berbagai kebijakan yang diterapkan, terutama setelah pencabutan izin pemanfaatan ruang laut oleh BKKPN. Fathul Gani berharap agar kebingungan ini bisa segera diselesaikan dengan pertemuan langsung antara PT TCN dan BKKPN.
Harapan Akan Solusi Segera
Dengan ketidakpastian yang terus berlanjut, pemerintah daerah berharap agar BKKPN segera hadir dalam pertemuan berikutnya agar semua pihak dapat mencari solusi terbaik bagi krisis air di Gili Trawangan. “Kami berharap BKKPN segera hadir dan memberikan tanggapan mereka, agar kita semua bisa mencari jalan keluar bersama,” pungkas Fathul Gani.
Krisis air di Gili Trawangan bukan hanya masalah teknis, tetapi juga melibatkan aspek kebijakan yang harus segera diselesaikan. Ketidakhadiran BKKPN dalam pertemuan-pertemuan kunci hanya memperpanjang penderitaan masyarakat setempat yang sudah lama menunggu solusi nyata. Semua pihak berharap, ke depannya, masalah ini bisa segera dituntaskan melalui kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, PT TCN, PDAM, dan BKKPN.
