Tanjungtv.com – Suasana panas melanda Terminal Mandalika Bertais, Kota Mataram, ketika puluhan pedagang yang terancam digusur menggelar aksi demo pada Selasa (22/10). Dipimpin oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garda Lombok, para pedagang menduduki Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas 1 NTB yang berada di dalam lingkungan terminal. Mereka menuntut agar tidak digusur dan meminta relokasi yang layak, aksi ini sempat memanas dan diwarnai ketegangan dengan aparat keamanan.
Pedagang-pedagang yang telah berjualan di area terminal selama bertahun-tahun menolak keras penggusuran yang telah diumumkan melalui Surat Edaran Kepala Balai tertanggal 14 Oktober 2024. Dalam surat tersebut, pedagang diberi tenggat waktu tiga hari untuk mengosongkan lapak dan kios mereka, atau menghadapi penggusuran paksa. Kebijakan ini memicu kemarahan para pedagang yang merasa tidak ada solusi relokasi yang jelas bagi mereka.
Bersitegang dengan Aparat Keamanan
Aksi demo ini mendapat pengawalan ketat dari aparat Kepolisian dan TNI, yang membuat pagar betis di sekitar kantor BPTD. Ketegangan sempat terjadi ketika para pedagang mencoba mendekati pintu masuk kantor, namun dihalangi oleh aparat. Saling dorong antara demonstran dan aparat pun tak terhindarkan, menyebabkan suasana makin panas.
“Kami tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum tuntutan kami dipenuhi!” teriak Muhadi, salah satu perwakilan pedagang, dengan suara lantang di tengah kerumunan massa yang semakin memanas.
Setelah hampir satu jam melakukan aksi, pihak Balai akhirnya memutuskan untuk mengizinkan belasan perwakilan pedagang masuk ke dalam kantor untuk melakukan negosiasi dengan Kepala BPTD, Endi Suprasetio.
Tuntutan Pedagang: Tolak Penggusuran dan Relokasi yang Layak
Dalam pertemuan tersebut, Muhadi, perwakilan pedagang, menyampaikan dua tuntutan utama. Pertama, menolak rencana penggusuran yang dinilai sangat merugikan para pedagang. Kedua, meminta pihak Balai dan pemerintah setempat untuk menyediakan lokasi relokasi yang layak agar mereka bisa tetap menjalankan usaha mereka.
“Kami hanya ingin kepastian, kami butuh tempat relokasi yang bisa menjamin kelangsungan usaha kami,” tegas Muhadi.
Balai Siap Relokasi, Koordinasi dengan Pemkot Mataram
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Balai, Endi Suprasetio, akhirnya menyanggupi untuk tidak melakukan penggusuran dalam waktu dekat. Namun, ia menjelaskan bahwa langkah relokasi masih membutuhkan koordinasi dengan Pemerintah Kota Mataram dan instansi terkait lainnya.
“Kami memahami situasi para pedagang, dan kami akan menyiapkan tim khusus untuk membahas proses relokasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujar Endi dalam pernyataannya setelah pertemuan.
Ia menambahkan, pihaknya akan segera membentuk satuan tugas untuk menangani relokasi ini dan memastikan para pedagang bisa mendapatkan tempat berjualan yang layak. Endi juga menegaskan bahwa proses ini harus dilakukan secara bertahap dan dengan melibatkan berbagai pihak.
Surat Edaran Pengosongan Lapak
Sebelumnya, Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 1 NTB menjadi pemicu utama aksi demo ini. Dalam surat tersebut, pedagang diminta untuk segera mengosongkan kios mereka dalam waktu tiga hari, atau menghadapi risiko penggusuran paksa. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya penataan dan peningkatan fasilitas terminal, yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan fungsi utama terminal sebagai pusat transportasi.
Namun, surat ini justru memicu keresahan di kalangan pedagang yang mengaku tidak siap dengan pemindahan mendadak tanpa adanya solusi alternatif.
Aksi Lanjutan Jika Tidak Ada Kejelasan
Meski negosiasi telah berlangsung, beberapa pedagang masih merasa khawatir dengan nasib mereka. Mereka menegaskan bahwa aksi ini belum selesai dan akan terus berlanjut jika tidak ada kejelasan lebih lanjut mengenai lokasi relokasi dan jaminan keberlanjutan usaha mereka.
“Kami akan tetap di sini sampai ada solusi yang pasti. Jika tidak, kami siap untuk melakukan aksi yang lebih besar lagi,” ancam salah satu pedagang.
Dengan janji relokasi dari pihak Balai, para pedagang berharap ada langkah konkret yang segera diambil. Namun, hingga kini, ketidakpastian masih menyelimuti nasib mereka, dan potensi aksi lanjutan semakin terbuka jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi.
