Tanjungtv.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali melakukan evaluasi besar-besaran terhadap program smart city yang telah diterapkan di wilayahnya. Evaluasi yang berlangsung pada Rabu (23/10) ini menjadi evaluasi kedua sejak program ini diluncurkan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) KLU, Hairul Anwar, mengungkapkan bahwa evaluasi kali ini mengupas secara mendalam kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama dalam hal inovasi pelayanan berbasis aplikasi yang seharusnya memudahkan masyarakat.
“Ada enam pilar utama dari smart city di KLU yang meliputi smart governance, smart branding, smart economy, smart society, smart environment, dan smart living. Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana sesuai rencana aksi,” ujar Hairul Anwar dengan nada tegas.
Salah satu catatan penting dari evaluasi ini adalah masih minimnya inovasi yang diterapkan di beberapa OPD, terutama di bidang pengelolaan sampah yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH). “DLH, misalnya, belum menunjukkan progres yang signifikan dalam inovasi pengelolaan sampah berbasis aplikasi. Ini tentu mengecewakan, mengingat potensi smart environment sangat besar dalam membantu memecahkan masalah lingkungan di KLU,” lanjutnya.
Evaluasi ini menjadi semakin penting mengingat dalam waktu dekat, program smart city KLU akan dievaluasi oleh pemerintah pusat. Jika tidak ada perbaikan yang signifikan, KLU berpotensi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pengakuan sebagai salah satu daerah yang berhasil mengimplementasikan program smart city secara holistik. “Kami berharap OPD bisa saling bersinergi agar visi smart city benar-benar terwujud di KLU, tidak hanya sebatas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, tapi juga dalam aspek tata kelola yang efektif dan efisien,” tambah Hairul.
Bagi Pemda KLU, konsep smart city bukan hanya soal aplikasi digital, melainkan juga komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan mudah diakses. “Pelayanan harus serba smart, mulai dari pengelolaan administrasi hingga pelayanan di sektor kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup. Semua harus berjalan dengan lebih cerdas dan cepat,” tegas Hairul.
Namun, di balik optimisme ini, evaluasi tahap kedua ini juga mengungkap realitas yang mengejutkan. Masih banyak OPD yang lambat dalam menerapkan inovasi-inovasi baru. “Kami mendapati ada beberapa OPD yang belum bergerak sesuai rencana aksi yang sudah disusun. Padahal, penerapan smart city adalah bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Hairul, menyoroti lambatnya respons dari beberapa dinas.
Evaluasi yang dilakukan oleh Diskominfo KLU ini juga mencakup berbagai inovasi berbasis aplikasi, di antaranya pelayanan administrasi berbasis online yang seharusnya mempermudah warga. “Kami ingin setiap pelayanan publik dapat diakses secara digital, sehingga meminimalkan antrean di kantor-kantor pelayanan. Misalnya, aplikasi untuk pembuatan KTP, izin usaha, hingga pengaduan masalah lingkungan,” paparnya.
Dalam penutupan evaluasi, Hairul berharap agar semua OPD di KLU bisa meningkatkan koordinasi dan saling mendukung agar pelaksanaan smart city bisa berjalan lebih baik. “Kita perlu memperkuat sinergi antar-OPD, karena evaluasi dari pusat sudah di depan mata. Kami ingin memastikan bahwa visi besar smart city KLU ini bisa tercapai sesuai harapan masyarakat, yaitu pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan tepat sasaran,” tutupnya.
Dengan evaluasi ini, Pemda KLU bertekad untuk mempercepat implementasi smart city di segala lini dan memastikan bahwa pelayanan publik di KLU menuju era baru yang lebih cerdas dan inovatif.
