Tanjungtv.com – Dalam ajang Pilkada Kabupaten Lombok Utara (KLU), Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3, TGH. Muchsin Efendi–Junaidi Arif, menyampaikan program unggulan mereka yang kontroversial dan ambisius, yaitu bantuan keuangan kepada setiap dusun di KLU sebesar Rp 100 juta hingga Rp 300 juta per tahun. Program yang dijuluki “Sapu Jagat” ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan di tingkat dusun dan menjadi solusi bagi berbagai isu yang selama ini dihadapi masyarakat pelosok.
Namun, program ini tidak terlepas dari kritik tajam. Paslon nomor urut 1, Najmul Ahyar–Kusmalahadi, menyatakan keraguan terhadap realisasi program tersebut. Dalam pemaparannya, Najmul mempertanyakan sumber anggaran yang akan digunakan untuk mendanai program ambisius tersebut, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah. “Program ini tidak memiliki regulasi yang menjadi acuan untuk mencairkan anggaran tersebut. Yang ada adalah alokasi dana desa, bukan alokasi dana dusun,” kata Najmul mengkritisi.
Najmul Ahyar menjelaskan bahwa janji politik seharusnya tidak hanya berupa wacana, melainkan harus didukung oleh regulasi yang kuat serta sesuai dengan kemampuan daerah. “Jika program ini dijalankan tanpa memperhatikan aspek regulasi, maka bisa jadi akan menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujarnya. Menurutnya, bantuan yang dijanjikan kepada setiap dusun hanya akan menambah ketergantungan, bukan menciptakan kemandirian. “Dusun mandiri tidak butuh bantuan yang berkelanjutan setiap tahun. Justru, ketergantungan itu yang akan kita hindari,” tegas Najmul.
Dalam konteks penyelesaian permasalahan dusun, Najmul menilai bahwa alokasi dana ratusan juta tidak cukup. Ia mencontohkan permasalahan kekurangan air bersih di Gili Meno yang membutuhkan dana miliaran. Sebagai mantan bupati, Najmul mempertanyakan efektivitas program ini dalam menangani permasalahan riil yang membutuhkan perencanaan matang dan koordinasi lintas instansi. “Masyarakat datang ke bupati, lalu bagaimana nasib regulasi dan peran perangkat daerah? Apa gunanya Bappeda kalau seperti ini?” tanyanya retorik.
Di sisi lain, TGH. Muchsin Efendi menegaskan bahwa program ini bukan sekadar janji politik, melainkan hasil dari aspirasi masyarakat yang telah ia kumpulkan dalam perjalanan selama tiga tahun ke seluruh pelosok Lombok Utara. “Kami menyaksikan sendiri kebutuhan masyarakat di dusun. APBD adalah sumber dana yang bisa kami arahkan untuk program ini,” jelas Muchsin dengan penuh keyakinan.
Menurut Muchsin, bupati memiliki kendali politik anggaran yang memungkinkan pengalihan anggaran APBD untuk langsung menyentuh masyarakat di tingkat dusun. “Kami paham bahwa masyarakat di dusun membutuhkan bantuan yang konkret dan nyata. Program ini akan menjadi jalan keluar bagi banyak permasalahan di desa yang sebelumnya sulit terjangkau oleh kebijakan umum,” lanjutnya.
Muchsin mengklaim bahwa program “Sapu Jagat” bukan sekadar janji, melainkan sebuah komitmen penuh untuk masyarakat. Ia bahkan menegaskan bahwa jika dalam kurun waktu hingga tahun 2026 program ini tidak terwujud, ia akan mengundurkan diri dari jabatan. “Jika sampai tahun 2026 komitmen ini tidak terlaksana, maka kami akan mundur,” tutup Muchsin dalam pernyataan yang menggugah semangat para pendukungnya.
Respons dan kritik dari Najmul Ahyar-Kusmalahadi pun mengundang perbincangan hangat di kalangan masyarakat KLU. Para pemilih pun dihadapkan pada dua pilihan visi: antara tawaran bantuan finansial yang akan disalurkan secara langsung ke setiap dusun atau pendekatan pembangunan berbasis kemandirian yang menekankan pada keberlanjutan dan perencanaan matang. Program “Satu Jagat” TGH. Muchsin Efendi-Junaidi Arif pun kini telah menjadi sorotan utama dalam Pilkada KLU, membawa dinamika dan pertanyaan besar bagi masa depan Lombok Utara.
