Tanjungtv.com – Program Dusun Mandiri yang digagas oleh pasangan calon Muchsin-Junaidi Arif (MJA) menjadi sorotan tajam dalam perdebatan politik Kabupaten Lombok Utara (KLU). Kusmalahadi, calon Wakil Bupati yang berpasangan dengan Najmul Akhyar, secara terbuka mengkritisi gagasan tersebut dan menilai program itu sebagai “mimpi di siang bolong”. Pada Jumat (1/11), Kusmalahadi mengungkapkan keraguannya terhadap kemampuan keuangan daerah untuk merealisasikan program ini, yang mencakup alokasi dana sebesar Rp 100 juta hingga Rp 300 juta per tahun untuk setiap dusun di KLU.
“Jika kita kalkulasikan, ada sekitar 460 dusun di KLU. Jika setiap dusun menerima Rp 300 juta, maka total anggaran yang diperlukan mencapai Rp 136 miliar per tahun. Pertanyaannya, dari mana uang sebanyak itu akan diperoleh?” ujar Kusmalahadi. Ia menambahkan bahwa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja tidaklah cukup. “Penggunaan APBD memiliki aturan ketat karena adanya mandatory spending dari pemerintah pusat. Misalnya, untuk pendidikan minimal 20 persen, kesehatan minimal 10 persen, dan belanja pegawai bisa mencapai 40-50 persen,” jelasnya.
Kusmalahadi juga menyoroti realitas anggaran KLU yang sering kali lebih tinggi di angka nominal namun belum tentu tersedia dalam bentuk dana likuid. “Angka APBD itu memang besar di atas kertas, tapi uangnya sering kali belum tersedia secara langsung. Jadi, menurut kami, program ini mustahil untuk diwujudkan,” tegasnya.
Menanggapi kritikan tersebut, Junaidi Arif, calon Wakil Bupati dari pasangan MJA, memberikan penjelasan tegas bahwa program Dusun Mandiri bukanlah mimpi, melainkan sebuah rencana yang sudah diperhitungkan dengan matang. “Kami yakin dapat merealisasikan program ini. Ada kepastian anggaran untuk menjalankannya,” ungkap Junaidi dengan penuh keyakinan.
Menurut Junaidi, jika masing-masing dusun hanya mendapatkan alokasi minimum sebesar Rp 100 juta per tahun, maka total anggaran yang dibutuhkan adalah sekitar Rp 45 miliar. Ia menegaskan bahwa sumber anggaran tersebut dapat diperoleh dari APBD KLU. “APBD kita pada 2024 diproyeksikan mencapai hampir Rp 1,2 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 301 miliar dan dana transfer dari pusat sekitar Rp 802 miliar. Saya yakin KLU sangat mampu membiayai program ini,” jelasnya.
Program ini, menurut Junaidi, dirancang untuk mengatasi ketimpangan antar dusun di wilayah KLU. Ia menjelaskan bahwa mekanisme pelaksanaan program akan melibatkan pengusulan kebutuhan oleh masyarakat ke pemerintah daerah. “Nantinya, setiap dusun wajib mendapatkan dana Rp 100 juta hingga Rp 300 juta per tahun. Jika kami tidak mampu mewujudkan program ini dalam dua tahun masa kepemimpinan, kami siap mundur dari jabatan,” tegasnya.
Komitmen berani dari pasangan Muchsin-Junaidi ini memicu perdebatan hangat di kalangan masyarakat dan pengamat politik lokal. Banyak yang mengapresiasi gagasan tersebut sebagai langkah revolusioner untuk meningkatkan pembangunan dusun, tetapi tidak sedikit pula yang skeptis terhadap kemampuan APBD untuk mendukungnya tanpa mengorbankan sektor-sektor lain.
Pertarungan argumen antara kedua pasangan calon ini menyoroti pentingnya perencanaan fiskal yang realistis dalam merancang program-program ambisius. Dengan proyeksi anggaran besar yang dicanangkan, masyarakat KLU kini menanti bukti nyata dari para kandidat, apakah program-program yang digagas dapat terealisasi atau hanya sekadar janji politik menjelang pemilihan.
