Tanjungtv.com, 10 November 2024 – Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lombok Barat (Lobar) ditegaskan kembali harus bersikap netral dalam Pilbup Lobar 2024. Ketua Bawaslu Lombok Barat, Rizal Umami, mengungkapkan bahwa ASN di berbagai jenjang dilarang keras terlibat dalam aktivitas kampanye dan menunjukkan dukungan kepada pasangan calon (paslon) manapun. Larangan ini dipertegas dalam Surat Edaran (SE) terbaru Bawaslu RI Nomor 111 Tahun 2024, yang diterbitkan pada 30 Oktober 2024. “SE Bawaslu terbaru sangat tegas mengatur perilaku ASN. Ini jadi pedoman untuk mengawasi netralitas ASN,” ujar Rizal dengan lantang, Jumat (10/11).
Regulasi ini hadir untuk memperkuat pengawasan kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh Indonesia. Edaran ini berfokus pada penanganan isu-isu krusial, terutama netralitas ASN, yang kerap kali menjadi sorotan publik. ASN yang kedapatan menghadiri atau terlibat dalam kampanye akan segera diklarifikasi dan bisa dikenakan sanksi. “Sepanjang dia ASN, kami wajib untuk klarifikasi. Apakah hadir menggunakan pakaian dinas atau tidak,” tegas Rizal.
Kampanye Terbuka Dimulai: ASN Diminta Tidak Hadir
Mulai Minggu, 10 November 2024, paslon diperbolehkan menggelar kampanye umum terbuka, yang diperkirakan akan dihadiri ribuan massa. Kondisi ini dinilai rawan disalahgunakan oleh pihak tertentu, termasuk oknum ASN yang mungkin tergoda untuk hadir ke lokasi kampanye. Bawaslu telah mengantisipasi situasi ini dengan mengirim surat kepada Pj Bupati Lobar Ilham dan Pj Sekda Lobar Fauzan Husniadi, meminta mereka untuk mengawasi dan memastikan anak buahnya tidak hadir di lokasi kampanye. Langkah ini, menurut Rizal, penting untuk mencegah ASN dari keterlibatan yang bisa merusak kredibilitas pemerintahan.
Instruksi Tegas dari Bawaslu untuk Sosialisasi Netralitas ASN
Bawaslu meminta Pj Bupati Ilham agar memberikan sosialisasi kepada seluruh ASN di setiap instansi dan OPD di lingkungan Pemkab Lobar mengenai pentingnya netralitas dalam Pilbup. Rizal menegaskan bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap ASN yang melanggar ketentuan ini bukan semata-mata hukuman, melainkan untuk menjaga kredibilitas lembaga pemerintahan serta mencegah konflik kepentingan. “Sanksi ini berperan penting dalam menjaga kredibilitas ASN dan mencegah konflik yang bisa timbul dari ketidaknetralan,” jelas Rizal lagi.
Komitmen Pj Bupati Lobar Ilham: Tegakkan Netralitas ASN
Pj Bupati Lobar Ilham menegaskan komitmennya untuk menjaga dan menegakkan netralitas ASN. Dalam berbagai kesempatan, Ilham menyatakan tidak akan ragu untuk memberikan sanksi kepada ASN yang melanggar aturan netralitas. “Komitmen kami dalam menjaga netralitas ASN tidak perlu diragukan lagi,” kata Ilham tegas. Menurutnya, netralitas ASN adalah kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang, baik UU Pemilu maupun UU ASN, yang semuanya ditujukan untuk menciptakan pemilu yang adil dan demokratis.
Pesan Damai dari Pj Bupati Ilham untuk Warga Lobar
Pj Bupati Ilham juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap bijak dan dewasa dalam menyikapi perbedaan pilihan politik. Ia mengingatkan bahwa ajang Pilbup ini adalah momentum lima tahunan yang harus disikapi dengan kedewasaan agar tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat. “Kita harus tetap bijak dan dewasa dalam menghadapi berbagai perbedaan pilihan, supaya kita bisa tetap hidup rukun dan damai,” tandas Ilham.
Bawaslu Lobar Siap Kawal Netralitas ASN, Sanksi Siap Dijatuhkan
Bawaslu Lobar akan terus memantau setiap aktivitas ASN selama masa kampanye. Bagi ASN yang terbukti hadir atau terlibat dalam kampanye tanpa alasan yang jelas, sanksi siap dijatuhkan oleh Inspektorat Pemkab Lobar bekerja sama dengan Bawaslu Lobar. Langkah tegas ini diambil agar ASN yang telah menerima amanah untuk melayani masyarakat dapat menjalankan tugasnya tanpa terlibat dalam kepentingan politik tertentu.
Pilkada Damai, Netralitas ASN Jadi Kunci
Dengan peran aktif Bawaslu dalam menjaga netralitas ASN, harapan untuk Pilbup Lobar yang damai dan demokratis semakin nyata. Kepatuhan ASN terhadap aturan netralitas akan menentukan keberhasilan Pilkada ini, karena partisipasi ASN yang netral akan menciptakan iklim demokrasi yang lebih sehat dan adil di Lombok Barat.
