Tanjungtv.com, 23 November 2024 – Masa kampanye Pilkada Serentak 2024 resmi berakhir Sabtu (23/11), menandai kembalinya lima Penjabat Sementara (Pjs) kepala daerah di NTB ke posisi awal mereka di lingkup Pemprov NTB. Dengan semangat demokrasi yang semakin menggebu, momen ini menjadi sorotan, terutama di tengah panasnya suasana politik menuju hari pencoblosan pada 27 November mendatang.
Pada 24 September 2024 lalu, Pj Gubernur NTB, Hassanudin, secara resmi mengukuhkan lima pejabat eselon II sebagai Pjs kepala daerah untuk mengisi kekosongan posisi bupati dan wali kota yang cuti untuk berkampanye. Mereka adalah H. Abdul Aziz (Kadis Ketahanan Pangan NTB) sebagai Pjs Bupati Lombok Tengah, Julmansyah (Kadis LHK NTB) sebagai Pjs Bupati Sumbawa Barat, Najamuddin Amy (Kadis Kominfotik NTB) sebagai Pjs Bupati Sumbawa, Baiq Nelly Yuniarti (Kadis Perdagangan NTB) sebagai Pjs Bupati Dompu, dan Tri Budiprayitno (Kadis Pemuda dan Olahraga NTB) sebagai Pjs Wali Kota Mataram.
“Kampanye selesai pada 23 November, sehingga masa tugas lima Pjs ini juga berakhir,” ujar Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, H. Lalu Hamdi, pada Kamis (21/11). Sesuai regulasi, Pjs kepala daerah bertugas menggantikan kepala daerah definitif yang cuti kampanye, dan kembali ke posisi semula pada 24 November.
Netralitas ASN Jadi Sorotan
Hamdi menegaskan, meski masa tugas mereka telah selesai, tanggung jawab mereka belum sepenuhnya usai. Kelima Pjs diwajibkan menyampaikan laporan kinerja kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang memuat berbagai aspek, seperti pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, upaya menjaga ketertiban masyarakat, fasilitasi Pilkada Serentak, hingga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Laporan ini penting untuk memastikan bahwa roda pemerintahan tetap berjalan baik selama masa transisi,” tegas Hamdi. Ia juga mengungkapkan, laporan kinerja tersebut telah diserahkan kepada Kemendagri pada 10 November dan kini tengah dievaluasi.
Persiapan Jelang Pilkada Memanas
Sebelum masa tugas Pjs berakhir, Pj Gubernur Hassanudin bersama lima Pjs dan sejumlah kepala OPD memaparkan kondisi jelang Pilkada Serentak dalam rapat dengar pendapat di hadapan Komisi II DPR RI. Fokus utama dalam diskusi tersebut adalah komitmen untuk menciptakan suasana aman, sinergi multipihak, serta memastikan netralitas ASN dan penyelenggara pemilu.
“Pemerintah berkomitmen menyukseskan Pilkada dengan memastikan rasa aman bagi masyarakat dan menegakkan netralitas semua pihak,” tegas Hassanudin.
Isu Stunting dan Kemiskinan Jadi Pekerjaan Rumah
Selain isu Pilkada, laporan kinerja Pjs kepala daerah juga mencakup penanganan masalah prioritas nasional, seperti pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan ekstrem, dan angka stunting. Hal ini menjadi tolok ukur keberhasilan mereka selama menjabat, sekaligus tantangan bagi kepala daerah definitif yang akan kembali memimpin.
Sinergi Pemerintah dan Harapan Masyarakat
Dengan berakhirnya masa kampanye, masyarakat NTB menanti kelanjutan dari komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas politik dan sosial di tengah dinamika Pilkada. Sementara itu, kelima Pjs siap kembali ke tugas utama mereka di OPD masing-masing, membawa pengalaman baru sebagai pemimpin sementara di daerah.
Drama politik Pilkada 2024 semakin menarik perhatian publik. Semua mata kini tertuju pada hari pencoblosan 27 November, saat rakyat menentukan pemimpin baru yang diharapkan mampu menjawab tantangan besar, dari isu kemiskinan hingga stunting. Akankah Pilkada Serentak 2024 menjadi momentum kebangkitan NTB? Kita tunggu hasilnya!