Tanjungtv.com – Suasana Pilkada Kabupaten Lombok Utara (KLU) 2024 memanas setelah beredarnya grafik hasil perolehan suara calon bupati dan wakil bupati di media sosial. Grafik yang menunjukkan persentase perolehan suara ini memicu spekulasi publik, meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) KLU dengan tegas menyatakan bahwa grafik tersebut bukan berasal dari mereka.
Ketua KPU KLU, Nizamudin, menjelaskan bahwa mekanisme rekapitulasi Pilkada berbeda dengan Pilpres dan Pileg. “Untuk Pilkada, data perolehan suara harus melewati tahapan pleno terlebih dahulu sebelum diumumkan secara resmi,” katanya, Kamis (29/11). Ia menegaskan, KPU hanya mengunggah dokumen C hasil berupa foto, tanpa menyajikan grafik apapun di situs resminya.
Dalam grafik yang beredar, pasangan calon nomor urut 1, Najmul Akhyar-Kusmalahadi, disebut meraih 45,18% suara. Sementara pasangan Danny Karter Febrianto-Zaki Abdillah memperoleh 33,30% suara, dan pasangan Muchsin-Junaidi Arif mendapat 21,52%. “Itu bukan data resmi dari KPU. Data resmi harus melalui pleno di tingkat kecamatan dan kabupaten,” ujar Nizamudin dengan nada tegas.
Nizamudin juga mengingatkan bahwa grafik tersebut berpotensi menyesatkan masyarakat. “Masyarakat diminta untuk bersabar menunggu hasil resmi yang akan diumumkan setelah pleno selesai,” tambahnya. Tahapan pleno di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dijadwalkan berlangsung pada 29-30 November, sementara pleno tingkat kabupaten akan diselesaikan paling lambat 6 November.
Publik yang mengakses situs resmi KPU untuk mencari informasi justru menemukan bahwa data yang diunggah hanyalah dokumen foto form C hasil tanpa rincian perolehan suara dalam bentuk grafik. Hal ini, menurut Nizamudin, bertujuan menjaga transparansi dan akurasi data hingga pleno selesai. “Kami tidak ingin ada informasi yang membingungkan atau mendahului keputusan resmi,” ujarnya.
Sementara itu, beberapa pihak menduga grafik yang beredar adalah buatan pihak tertentu yang ingin memengaruhi opini publik. “Tidak ada pihak yang diperbolehkan merilis data sebelum tahapan selesai. KPU bekerja sesuai aturan,” tegas Nizamudin.
Beredarnya grafik ini memicu diskusi hangat di media sosial. Pendukung masing-masing pasangan calon berdebat tentang keabsahan data tersebut. Beberapa pihak meminta KPU untuk segera memberikan klarifikasi resmi, sementara lainnya menuntut investigasi terkait asal-usul grafik tersebut.
Hingga kini, KPU KLU tetap meminta masyarakat untuk mengacu pada informasi resmi dari lembaga tersebut. “Kami akan bekerja sesuai jadwal dan memastikan semua proses berjalan dengan transparan dan akuntabel,” pungkas Nizamudin.
Dengan situasi yang semakin memanas, masyarakat Lombok Utara kini menanti hasil pleno resmi KPU yang akan menjadi penentu nasib para calon bupati dan wakil bupati di Pilkada 2024. Akankah hasil resmi KPU sejalan dengan grafik yang beredar, atau justru menghadirkan kejutan? Waktu yang akan menjawab.
