Tanjungtv.com – Indonesia menghadapi tantangan besar dalam sektor pendidikan madrasah, dengan 60,8% atau sekitar 484.737 guru madrasah dilaporkan belum memiliki sertifikat pendidik. Hal ini menjadi sorotan utama Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, yang mendesak percepatan sertifikasi guru madrasah dan revitalisasi sekolah keagamaan di seluruh Indonesia.
Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menyampaikan bahwa langkah ini krusial untuk mendukung kesejahteraan guru dan mutu pendidikan berbasis keagamaan. “Kami melihat banyak guru non-ASN di bawah Kementerian Agama (Kemenag) belum tersertifikasi, terutama yang berusia di atas 55 tahun. Ini harus menjadi prioritas,” ungkapnya dalam rapat kerja dengan Kemenag.
Presiden Prabowo Subianto turut mengambil langkah besar dengan mengalokasikan anggaran Rp81,6 triliun untuk kesejahteraan guru pada 2025. Angka ini meningkat Rp16,7 triliun dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung tenaga pendidik, baik ASN maupun non-ASN.
Peningkatan Insentif untuk Guru
Dalam kebijakan ini, guru honorer bersertifikasi akan menerima tunjangan sertifikasi yang naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Sementara itu, guru ASN bersertifikasi tetap mendapatkan tambahan penghasilan satu kali gaji pokok. Presiden Prabowo juga menjanjikan insentif untuk guru honorer non-sertifikasi, meski nominalnya masih dalam pembahasan.
Namun, syarat utama untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi adalah memiliki sertifikat pendidik yang hanya dapat diraih melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG). Menjawab tantangan ini, Kemenag berencana mempercepat penyelesaian PPG dalam dua tahun ke depan, melibatkan ribuan guru pendidikan agama dari berbagai latar belakang.
Regulasi dan Revitalisasi Pendidikan Keagamaan
Filep Wamafma menegaskan pentingnya regulasi khusus untuk mempercepat sertifikasi guru madrasah, terutama bagi mereka yang berusia lanjut. “Kemenag harus merevisi KMA Nomor 75 Tahun 2023 agar lebih inklusif bagi guru madrasah senior yang belum ter-cover dalam SK Inpassing,” tegas Filep.
Selain itu, anggaran pendidikan Kemenag sebesar Rp65,92 triliun pada 2025 akan difokuskan untuk sertifikasi guru, peningkatan sarana prasarana madrasah, dan pemenuhan kebutuhan operasional pendidikan. Langkah ini sejalan dengan visi Kemenag untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan secara merata.
Sinergi DPD dan Kemenag untuk Pendidikan yang Inklusif
Kerja sama antara DPD RI dan Kemenag dinilai penting untuk menjembatani aspirasi daerah dengan kebijakan nasional. Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyusun rencana percepatan program pendidikan guru dan revitalisasi madrasah. “Kami juga menyiapkan usulan penambahan biaya PPG kepada Kementerian Keuangan untuk merealisasikan target 2025,” jelas Nasaruddin.
Selain percepatan sertifikasi, Kemenag juga mengintegrasikan program revitalisasi sarana prasarana madrasah dengan penyediaan gizi untuk peserta didik. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan mendukung visi Indonesia Maju.
Tantangan dan Harapan
Meski langkah besar telah dirancang, tantangan masih membayangi, terutama terkait kebutuhan anggaran dan percepatan implementasi program. Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengungkap bahwa ketimpangan dalam sertifikasi guru madrasah dapat berdampak pada kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Namun, komitmen pemerintah untuk mengalokasikan anggaran besar bagi kesejahteraan guru memberikan harapan baru. Dengan sinergi antara DPD, Kemenag, dan seluruh pemangku kepentingan, pendidikan keagamaan di Indonesia berpotensi mengalami transformasi signifikan dalam waktu dekat.
Langkah-langkah konkret ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan guru tetapi juga mutu pendidikan keagamaan sebagai fondasi pembangunan karakter bangsa
