Tanjungtv.com – Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) saat ini hanya tersisa 30 ton. Angka ini mencerminkan ancaman serius jika terjadi bencana besar dalam beberapa bulan ke depan. Beras tersebut menjadi andalan utama untuk bantuan pangan bagi masyarakat terdampak bencana seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, kekeringan, hingga cuaca buruk.
Awalnya, stok CPP tahun 2023 mencapai 49,68 ton. Namun, penyaluran beras ini ke desa-desa terdampak bencana menyebabkan stok menyusut drastis hingga tersisa 30 ton. Angka ini memprihatinkan mengingat wilayah KLU merupakan daerah rawan bencana. Stok ini diproyeksikan cukup hingga awal tahun depan, tetapi sangat bergantung pada kondisi cuaca dan minimnya kejadian bencana besar.
Tahun depan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) KLU mengajukan pengadaan kembali sebanyak 40 ton. Namun, jumlah ini belum sepenuhnya disetujui, mengingat terbatasnya anggaran daerah. Berdasarkan perhitungan Pemerintah Provinsi NTB, kebutuhan beras CPP di KLU idealnya mencapai 42,20 ton per tahun.
“Saat ini kami masih memiliki 30 ton yang diperkirakan aman hingga awal tahun depan jika tidak ada bencana besar. Kami berharap situasi cuaca mendukung,” ungkap pejabat DKP3 KLU. Namun, realisasi penambahan stok sangat bergantung pada dukungan anggaran daerah yang sering kali terbatas.
Bantuan CPP ini tidak hanya ditujukan untuk korban bencana besar seperti banjir atau longsor, tetapi juga untuk nelayan yang gagal melaut akibat cuaca buruk serta warga terdampak kekeringan. Prosedur penyaluran pun melibatkan pemerintah desa yang harus mengajukan permintaan resmi. Setelah diverifikasi dan dianggap layak, bantuan tersebut disetujui oleh Bupati.
“Sejauh ini, kami sudah menyalurkan bantuan ke beberapa desa terdampak kekeringan dan nelayan yang tidak bisa melaut. Stok kami kini tinggal sekitar 30 ton,” lanjut pejabat tersebut.
Kekhawatiran di Tengah Ketidakpastian
Kondisi ini menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah. KLU dikenal sebagai wilayah yang kerap menghadapi bencana, baik akibat cuaca ekstrem maupun perubahan iklim. Dengan musim hujan yang diprediksi semakin deras, ancaman banjir dan longsor bisa melumpuhkan berbagai desa. Selain itu, bencana kekeringan juga belum sepenuhnya teratasi.
Langkah strategis seperti penambahan anggaran CPP menjadi kebutuhan mendesak. Namun, dengan keterbatasan anggaran daerah, tantangan utama adalah bagaimana memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang rentan terhadap bencana tanpa mengorbankan sektor lainnya.
Menyelamatkan Cadangan di Tengah Ketidakpastian
Pemerintah daerah harus segera melakukan langkah antisipasi untuk memastikan ketahanan pangan masyarakat. Tidak hanya melalui pengadaan beras, tetapi juga dengan penguatan infrastruktur mitigasi bencana dan peningkatan produksi pangan lokal. Tanpa upaya signifikan, ancaman kekurangan pangan di tengah bencana bisa menjadi kenyataan yang menghantui KLU.
Masyarakat diharapkan tetap waspada dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dengan cadangan beras yang tersisa 30 ton, pertanyaan besarnya adalah: apakah KLU siap menghadapi bencana di tengah krisis pangan yang mulai mengintai?
