Tanjungtv.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara (KLU) mencatat hanya 17 dari 33 Puskesmas Pembantu (Pustu) yang telah menerapkan integrasi layanan primer. Dengan sistem baru ini, Pustu dan Pos Persalinan Desa (Polindes) dijadikan satu atap untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan. Meski mendapat respons positif, fakta bahwa separuh Pustu belum siap menghadirkan tantangan besar.
Program integrasi layanan primer, yang mulai diluncurkan pada Juli 2024, bertujuan mendekatkan akses kesehatan masyarakat di KLU. Program ini mengubah pola layanan kesehatan dari berbasis penyakit ke pendekatan siklus hidup, mencakup balita, remaja, usia produktif, hingga lansia. Dengan pendekatan ini, setiap klaster layanan mendapatkan intervensi menyeluruh dari tenaga kesehatan.
Kolaborasi Pustu-Polindes, Pelayanan Satu Atap
Integrasi layanan ini menggabungkan tenaga kesehatan dari Pustu dan Polindes dalam satu lokasi. Minimal ada seorang bidan dan perawat di setiap Pustu. Jika pasien tidak bisa ditangani di Pustu, baru dirujuk ke Puskesmas.
“Sekarang masyarakat tidak perlu langsung ke Puskesmas untuk pelayanan dasar. Mereka bisa datang ke Pustu yang lebih dekat. Ini memudahkan dan mempercepat pelayanan,” ujar Arya Muntha, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan KLU.
Namun, ia mengungkapkan bahwa dari 33 Pustu di KLU, baru 17 yang memenuhi syarat untuk menjalankan sistem integrasi ini. Sisanya terkendala sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. “Harapan kami, semua Pustu di 43 desa bisa menerapkan sistem ini pada 2028,” katanya optimistis.
Masalah SDM dan Infrastruktur
Kendala terbesar dalam pelaksanaan integrasi layanan primer adalah kurangnya fasilitas dan tenaga medis. Pustu yang belum siap membutuhkan rehabilitasi fisik serta pengadaan alat kesehatan. Selain itu, distribusi tenaga medis masih menjadi masalah. Banyak desa hanya memiliki satu bidan desa, sementara kebutuhan ideal adalah kombinasi bidan dan perawat di setiap Pustu.
“Dinas Kesehatan secara bertahap akan memperbaiki infrastruktur dan menambah SDM, tetapi ini tidak mudah. Anggaran menjadi tantangan tersendiri,” tambah Arya.
Ambisi Target 2028
Pemerintah menargetkan semua Pustu di 43 desa di KLU dapat menerapkan integrasi layanan primer pada 2028. Namun, dengan hanya 50 persen Pustu yang telah siap, target ini dinilai ambisius. Progres lambat ini mencerminkan kompleksitas program dan keterbatasan anggaran daerah.
Banyak pihak mempertanyakan kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan target tersebut. “Kita melihat kebutuhan masyarakat sangat mendesak, tetapi implementasi program ini membutuhkan komitmen besar, terutama dalam hal anggaran,” ujar salah satu pengamat kebijakan publik di KLU.
Transformasi Layanan Primer
Transformasi ini juga menjadi ujian bagi efektivitas Puskesmas sebagai pusat layanan primer di tingkat kecamatan. Dengan integrasi ini, Puskesmas harus memastikan koordinasi yang lebih baik dengan Pustu. Selain itu, integrasi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan di Pustu.
“Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada kesiapan pemerintah, tetapi juga pada penerimaan masyarakat. Mereka harus tahu bahwa layanan di Pustu sama pentingnya dengan di Puskesmas,” tambah Arya.
Harapan Masyarakat
Masyarakat menyambut baik program ini, tetapi mengeluhkan minimnya tenaga medis di desa-desa terpencil. Sebagian masyarakat masih harus berjalan jauh ke Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan dasar, meskipun integrasi sudah diterapkan di beberapa desa.
“Kalau bisa, tenaga medis diperbanyak di Pustu. Kami di desa merasa layanan masih kurang, terutama untuk kasus darurat,” kata seorang warga dari desa terpencil di KLU.
Langkah Strategis 2024-2028
Untuk mempercepat pencapaian target, Dinas Kesehatan merancang beberapa langkah strategis, seperti:
- Rehabilitasi Pustu: Memperbaiki infrastruktur Pustu yang rusak.
- Penambahan SDM: Rekrutmen tenaga kesehatan untuk desa yang minim pelayanan.
- Penguatan Anggaran: Mengusulkan anggaran tambahan untuk program integrasi.
Kesimpulan
Meski integrasi layanan primer menjadi langkah revolusioner dalam sistem kesehatan di KLU, tantangan besar masih menghadang. Dengan 50 persen Pustu yang belum siap, target 2028 menjadi ujian komitmen dan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan layanan kesehatan paripurna. Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh kesiapan pemerintah, tetapi juga oleh dukungan masyarakat dan sinergi berbagai pihak.
