Tanjungtv.com – Hari ini, Jumat (13/12), seluruh mata pekerja dan pengusaha di Kabupaten Lombok Utara tertuju pada satu isu panas: penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2025. Setelah Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB 2025 resmi diumumkan sebesar Rp 2.602.931, kini giliran UMK yang akan ditentukan. Namun, apakah kenaikan yang diprediksi hanya 6,5 persen cukup untuk menjawab kebutuhan hidup yang semakin tinggi?
Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP Naker) Lombok Utara, Erwin Rahadi, memberikan bocoran soal angka. “Mungkin UMK KLU sedikit lebih tinggi dari UMP, selisihnya Rp 40.000-50.000-an,” ujarnya kemarin (12/12). Kalau benar, UMK Lombok Utara akan berada di kisaran Rp 2.490.000-an.
Kenaikan Tipis di Tengah Tuntutan Tinggi
Angka ini jelas jauh dari ekspektasi para pekerja, terutama mereka yang bergelut di sektor formal seperti pariwisata dan jasa. “Kami butuh lebih dari sekadar kenaikan 6,5 persen,” kata seorang pekerja hotel yang enggan disebut namanya. “Harga kebutuhan pokok terus naik, sementara gaji cuma naik tipis. Kami kerja, bukan sekadar untuk hidup pas-pasan.”
Namun, Erwin punya argumen kuat. “Kalau dinaikkan terlalu tinggi, ada risiko PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Perusahaan juga punya keterbatasan dalam menghitung biaya operasional,” jelasnya.
Krisis Pengusaha Mikro
Sementara itu, di sisi lain, pengusaha mikro juga merasakan tekanan. Mereka yang hanya memiliki satu-dua karyawan sering kali kesulitan mengikuti UMK. “Kami patuh sebisa mungkin,” kata seorang pemilik warung makan di Tanjung. “Tapi kalau dipaksa naik tinggi, usaha kecil seperti kami bisa gulung tikar.”
Menurut Erwin, memang sebagian besar perusahaan menengah ke atas di KLU sudah patuh pada UMK. Tapi usaha mikro kecil masih sulit diatur. “Dengan mereka merekrut tenaga kerja saja, itu sudah membantu mengurangi pengangguran,” katanya.
Apakah UMK Cukup untuk Hidup Layak?
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa UMK sering kali hanya menjadi angka simbolis, bukan solusi hidup layak. Dalam sebuah survei kecil yang dilakukan komunitas buruh di Lombok Utara, sebagian besar pekerja mengaku bahwa gaji UMK hanya cukup untuk bertahan hidup, bukan untuk meningkatkan taraf hidup.
“Kami ingin pemerintah lebih mendengar suara pekerja. UMK itu bukan sekadar angka, tapi tentang bagaimana pekerja bisa hidup dengan martabat,” tegas seorang buruh.
Penetapan Hari Ini: Solusi atau Sekadar Formalitas?
Hari ini, Dewan Pengupahan KLU akan membahas dan menetapkan UMK di Kantor DPM PTSP-Naker. Hasil keputusan mereka tentu akan menjadi sorotan publik. Namun, satu pertanyaan besar tetap mengemuka: apakah UMK 2025 ini benar-benar bisa membawa perubahan bagi pekerja Lombok Utara?
Seperti kata seorang aktivis buruh, “UMK naik sedikit, tapi apakah cukup untuk menutup lubang besar kebutuhan hidup? Mungkin besok kita bisa bertahan, tapi sampai kapan?”
Sampai berita ini ditulis, diskusi penetapan UMK masih berlangsung. Nantikan hasilnya—dan siap-siap apakah akan ada gelombang protes atau sekadar desahan pasrah dari para pekerja.
