Tanjungtv.com – Konferensi Kabupaten XXIII Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang digelar di aula SMAN 1 Tanjung pada Kamis (23/1) menjadi sorotan tajam berbagai pihak. Mengusung tema besar “Transformasi PGRI Menuju Indonesia Emas dan Lombok Utara Bangkit, Maju, Religius, dan Berintegrasi,” kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Lombok Utara, Djohan Sjamsu. Namun, di balik semangat transformasi yang digaungkan, muncul sejumlah pertanyaan kritis terkait implementasi nyata dari tema besar tersebut.
Dalam pidato pembukaannya, Bupati Djohan Sjamsu mengingatkan kembali peran historis para guru dalam perjuangan pemekaran Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2005. Namun, pernyataan ini justru menuai kritik dari sejumlah peserta yang menilai bahwa refleksi masa lalu tidak cukup untuk menjawab tantangan berat dunia pendidikan saat ini. “Apa yang konkret untuk guru sekarang? Apakah kita hanya akan terus dikenang sebagai pejuang masa lalu, tanpa ada jaminan kesejahteraan dan peningkatan kapasitas nyata?” ungkap salah satu peserta yang enggan disebutkan namanya.
Digitalisasi: Peluang atau Ancaman?
Ketua PGRI KLU, Rasidep, dalam sambutannya menyebutkan bahwa konferensi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menghadapi tantangan era digitalisasi. Namun, data yang diungkapkan cukup mencengangkan. Dari 2.595 anggota PGRI di Lombok Utara, hanya 1.129 yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA). Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana organisasi sebesar PGRI bisa menghadirkan transformasi jika internalnya sendiri belum sepenuhnya terintegrasi.
“Digitalisasi ini adalah tantangan sekaligus peluang besar. Tapi, bagaimana kita bisa bicara soal digitalisasi pendidikan jika banyak guru masih kesulitan mengakses teknologi dasar?” ujar salah satu anggota PGRI dalam sesi diskusi.
Janji Tinggal Janji?
Tema besar “Lombok Utara Bangkit” juga disoroti sebagai janji yang belum sepenuhnya terwujud. Dalam pidatonya, Bupati Djohan menegaskan pentingnya peran guru untuk menciptakan generasi berkualitas yang membanggakan keluarga dan bangsa. Namun, sejumlah guru justru mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pendidikan. “Anggaran pendidikan minim, fasilitas sekolah banyak yang rusak, guru honorer masih bergaji jauh di bawah standar. Bagaimana kami bisa mendidik generasi emas?” ujar seorang guru yang menghadiri acara tersebut.
Kritik Terhadap Kepemimpinan PGRI
Beberapa peserta konferensi juga secara blak-blakan mempertanyakan arah kepemimpinan PGRI saat ini. Meskipun konferensi diharapkan menjadi momentum transformasi, banyak anggota merasa belum ada perubahan signifikan dalam organisasi. “Kami ingin PGRI tidak hanya menjadi tempat kumpul-kumpul. Harus ada gebrakan nyata, terutama dalam memperjuangkan hak-hak guru di era yang serba sulit ini,” ungkap seorang peserta dari wilayah Bayan.
Momentum Perubahan atau Sekadar Seremonial?
Konferensi yang seharusnya menjadi titik balik transformasi ini justru menyisakan keraguan. Apakah PGRI benar-benar siap menjadi organisasi modern yang adaptif, atau hanya sekadar wacana yang tidak berujung aksi nyata? Para guru berharap, tema besar yang diusung bukan sekadar retorika belaka. “Kami ingin bukti, bukan hanya slogan!” tegas seorang peserta sebelum meninggalkan aula.
Dengan banyaknya suara kritis yang muncul, jelas bahwa para pemimpin PGRI dan pemerintah daerah menghadapi tugas berat untuk membuktikan komitmen mereka. Transformasi bukan lagi sekadar pilihan, tetapi kebutuhan mendesak jika ingin mencapai visi “Indonesia Emas dan Lombok Utara Bangkit.”
