Tanjungtv.com – Tidak ada yang lolos dari kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas di Pemda Lombok Utara. Setelah rapat finalisasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), keputusan besar diambil: seluruh lembaga harus menerima pemotongan sebesar 50 persen, tanpa terkecuali. Bahkan, DPRD yang sebelumnya sempat dikabarkan tidak terimbas, kini harus menerima kenyataan pahit.
Wakil Ketua DPRD KLU, Hakamah, tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Dari anggaran awal Rp 13 miliar yang sudah dipangkas sebelumnya, kini DPRD hanya mendapat jatah Rp 6,5 miliar. Jumlah yang menurutnya sangat kecil jika dibandingkan dengan anggaran perjalanan dinas RSUD Lombok Utara yang mencapai Rp 8 miliar. Dengan 30 anggota dewan yang memiliki tugas legislasi, pengawasan, dan anggaran, bagaimana bisa mereka bekerja maksimal?
Tahun ini, DPRD menargetkan menyelesaikan 20 raperda. Namun dengan pemangkasan anggaran yang begitu besar, Hakamah pesimistis target ini bisa terpenuhi. Kinerja legislatif terancam melambat jika anggaran terus dikurangi tanpa mempertimbangkan kebutuhan kerja dewan.
Tak tinggal diam, Badan Anggaran (Banggar) DPRD berencana segera menggelar pertemuan dengan TAPD untuk membahas kemungkinan penyesuaian kembali anggaran ini. Menurut Hakamah, dalam setiap pembahasan anggaran, kesepakatan antara TAPD dan Banggar adalah kunci. Jika tidak ada titik temu, maka besar kemungkinan target-target legislasi di tahun ini akan terbengkalai.
Kepala BKAD KLU, Sahabudin, menegaskan bahwa kebijakan ini dilakukan demi asas pemerataan. Tidak boleh ada instansi yang mendapatkan perlakuan istimewa. Meski awalnya ada beberapa lembaga yang tidak terkena dampak pemotongan, keputusan final memastikan semua harus rela kehilangan setengah dari jatah perjalanan dinas mereka.
Keputusan ini memunculkan dilema besar. Efisiensi anggaran memang penting, tetapi bagaimana jika justru berdampak pada kinerja pemerintahan? Apakah ini langkah yang benar-benar solutif atau justru akan menimbulkan lebih banyak masalah ke depan? Semua mata kini tertuju pada hasil pertemuan TAPD dan Banggar DPRD KLU, apakah ada celah untuk negosiasi ulang atau keputusan ini sudah final tanpa kompromi.
