Tanjungtv.com – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan Pemerintah Kota Mataram untuk murid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Cakranegara justru memantik reaksi keras dari orang tua. Pasalnya, sejumlah makanan yang didistribusikan ke sekolah-sekolah ditemukan dalam kondisi tidak layak konsumsi, bahkan diduga sudah basi.
BACA JUGA : NTB Gagas Madrasah Kejuruan Pertambangan & Pariwisata, Cetak Lulusan Siap Kerja Berbasis Agama
Keluhan ini telah disampaikan langsung oleh para orang tua kepada DPRD Kota Mataram. Nyayu Ernawati, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram, mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai makanan MBG yang diterima anak-anak dalam keadaan tidak segar.
“Ada laporan dari orang tua bahwa makanan yang diberikan ke anak-anak SD dan TK di Cakranegara dalam kondisi tidak layak makan, bahkan diduga basi. Orang tua khawatir jika dikonsumsi bisa membahayakan kesehatan anak,” ujar Nyayu saat dihubungi Radar Lombok, Selasa (15/4).
Program MBG sendiri masih dalam tahap uji coba di Kota Mataram sejak awal Februari lalu. Nyayu menyayangkan insiden ini, mengingat program ini seharusnya bertujuan meningkatkan asupan gizi anak, bukan justru berpotensi mengancam kesehatan mereka.
“Ini bukan sekadar kelalaian, tapi masalah serius yang bisa berdampak buruk pada anak-anak. Bagaimana mungkin makanan yang diklaim bergizi justru diberikan dalam kondisi tidak layak?” tegasnya.
Ia mendesak adanya pengawasan lebih ketat dari pihak penyelenggara, termasuk koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPOM untuk memastikan makanan yang didistribusikan benar-benar memenuhi standar gizi dan keamanan.
“Kalau memang belum siap, sebaiknya jangan dipaksakan. Tapi jika sudah berjalan, pengawasan harus jadi prioritas utama. Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban,” tambah Nyayu.
Dinas Pendidikan Lempar Tanggung Jawab ke Penyedia
Menanggapi laporan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Yusuf, menyatakan bahwa pengawasan kualitas makanan dalam program MBG bukan wewenang utama dinasnya.
“Soal kualitas makanan, itu menjadi tanggung jawab penyedia atau Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG). Dinas Pendidikan lebih fokus pada aspek administrasi program,” jelas Yusuf.
Ia menegaskan bahwa masalah kesehatan dan kelayakan makanan harus dikawal oleh Dinas Kesehatan dan BPOM. “Kami serahkan sepenuhnya kepada dinas teknis terkait,” ujarnya.
Dinas Kesehatan: Belum Ada Laporan Gangguan Kesehatan
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, H. Emirald Isfihan, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai siswa yang mengalami gangguan kesehatan akibat mengonsumsi makanan dari program MBG.
“Kami belum menerima laporan pasien yang ditangani karena masalah makanan MBG. Namun, kami akan terus memantau dan berkoordinasi dengan BPOM untuk memastikan makanan yang didistribusikan memenuhi standar,” kata Emirald.
Meski demikian, ia mengakui bahwa pengawasan gizi dan keamanan pangan memang melibatkan BPOM, sehingga diharapkan tidak ada lagi kejadian serupa di masa mendatang.
Masyarakat Harap Evaluasi Menyeluruh
Insiden ini memicu kekhawatiran di kalangan orang tua dan masyarakat. Banyak yang berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG sebelum melanjutkan distribusi.
“Program ini sebenarnya sangat bagus untuk mendukung gizi anak, tapi kalau pelaksanaannya seperti ini, justru bisa merusak kepercayaan masyarakat,” ujar salah seorang orang tua murid.
Pemerintah Kota Mataram diharapkan segera mengambil langkah tegas untuk memperbaiki sistem pengawasan, sehingga program MBG benar-benar memberikan manfaat optimal bagi anak-anak tanpa menimbulkan risiko kesehatan.
