Tanjungtv.com – Ketua Fraksi PPP DPRD NTB, Muhammad Akri, menegaskan bahwa partainya tetap konsisten menolak usulan hak interpelasi terkait pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024. Penolakan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan kajian mendalam yang dilakukan secara akademis oleh tim internal fraksi.
“Kami menilai usulan ini masih prematur dan kurang tepat sasaran. Ada banyak aspek yang perlu dikaji ulang sebelum interpelasi diajukan,” jelas Akri, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD NTB. Ia menambahkan bahwa sikap resmi fraksi akan disampaikan secara lebih rinci dalam sidang paripurna mendatang.
BACA JUGA : Langit Mataram Kian Terbelit, Kabel Semrawut Ancam Keselamatan dan Keindahan Kota
Sikap serupa juga datang dari Fraksi Partai Gerindra. Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, mengonfirmasi bahwa usulan interpelasi akan dibahas dalam rapat paripurna yang telah dijadwalkan. “Kami berharap pembahasan nanti berjalan produktif tanpa perlu debat berkepanjangan,” ujarnya.
Gerindra sendiri termasuk salah satu dari lima fraksi yang menolak usulan interpelasi, di samping PPP, PKS, PKB, dan Amanat Bintang Nurani Rakyat (ABNR). Sudirsah menegaskan bahwa sikap fraksinya telah bulat. “Prinsip kami jelas, dan penjelasan lebih detail akan disampaikan di paripurna,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaedah, memastikan bahwa pembahasan usulan interpelasi akan masuk dalam agenda paripurna berikutnya. “Kita akan bahas secara resmi di forum yang tepat,” ucapnya singkat.
Penolakan dari sejumlah fraksi ini menunjukkan bahwa isu interpelasi DAK 2024 tidak serta-merta diterima begitu saja. Ada pertimbangan matang di balik sikap mereka, termasuk upaya menjaga fokus pembahasan anggaran yang lebih prioritas.
Bagaimana respons fraksi-fraksi pendukung usulan interpelasi? Simak perkembangan selanjutnya dalam sidang paripurna DPRD NTB pekan depan.
