Tanjungtv.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) NTB kembali menggelar penilaian Seleksi Daerah Peacemaker Training Tahun 2025 oleh Panitia Seleksi Daerah (Panselda) pada Selasa (16/4). Kali ini, delapan desa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) menjadi sorotan setelah menunjukkan kinerja luar biasa dalam menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan dan inovatif.
Desa-desa tersebut adalah Bentek, Genggelang, Bayan, Kayangan, Akar-Akar, Anyar, Sukadana, dan Malaka. Proses penilaian berlangsung di ruang Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah KLU, dengan dihadiri oleh sejumlah pejabat kunci, termasuk Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv PPPH) Kanwil Kemenkumham NTB, Edward James Sinaga.
Edward, yang akrab disapa Edo, menjelaskan bahwa Peacemaker Training adalah program strategis Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang melibatkan kolaborasi lintas kementerian, termasuk Kemendagri, Kementerian Desa, dan Mahkamah Agung. “Ini bukan sekadar kompetisi, tapi langkah nyata menciptakan perdamaian dari tingkat desa,” tegasnya.
Penilaian dilakukan secara ketat dengan dua aspek utama: administrasi dan substantif. Peserta harus melampirkan bukti nyata penyelesaian sengketa, mulai dari narasi pengalaman, video dokumentasi, hingga publikasi di media. Yang menarik, beberapa desa bahkan memanfaatkan media sosial dan tradisi lokal sebagai sarana mediasi—sebuah terobosan yang jarang ditemui!
Salah satu kisah inspiratif datang dari Desa Bayan, yang berhasil meredakan konflik warisan turun-temurun lewat musyawarah adat. Sementara, Desa Bentek mencuri perhatian dengan inovasi “Aplikasi Damai”, mempertemukan pihak bersengketa secara virtual. “Ini bukti bahwa teknologi dan kearifan lokal bisa berjalan beriringan,” ujar salah satu penyuluh hukum.
Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa kepala desa dan lurah adalah ujung tombak pencipta harmonisasi sosial. “Mereka bukan hanya pemimpin, tapi juga pendamai yang membawa perubahan nyata,” tutur Mila. Hasil penilaian Panselda akan menjadi rekomendasi untuk seleksi nasional, dimana desa terbaik berkesempatan mengikuti Peacemaker Justice Award 2025.
Antusiasme warga pun meluap! Sejumlah tokoh masyarakat mengaku bangga dengan program ini, karena tidak hanya mengedukasi, tapi juga mengangkat nama desa mereka di kancah nasional. “Kalau begini caranya, kami yakin konflik di desa bisa selesai tanpa harus ke pengadilan,” seru seorang peserta dari Desa Sukadana.
Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, delapan desa di KLU ini membuktikan bahwa perdamaian bisa dimulai dari hal kecil—dan mereka siap menjadi inspirasi bagi seluruh Indonesia!
(Sumber: Tim Dokumentasi Kanwil Kemenkumham NTB)
