Tanjungtv.com – Jelang rotasi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sorotan publik tertuju pada dinamika yang menyertai proses evaluasi kinerja (job fit) pejabat. Salah satu nama yang mencuat adalah Taufieq Hidayat, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB, yang mengungkapkan pengalamannya terkait penawaran “demosi mandiri” dari pimpinan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB.
BACA JUGA : Aksi Solidaritas Polisi dan Warga Selamatkan Ratusan Sapi Terdampar di Pelabuhan Jelang Idul Adha
Dalam pertemuan dengan Plt. Kepala BKD NTB, Yusron Hadi, Taufieq mengaku diberi opsi untuk beralih ke jabatan fungsional madya sebuah posisi setara eselon III setelah dinilai tidak lagi sesuai dengan tugasnya di Distanbun. Menariknya, tawaran ini disebut berasal dari Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, sebagai bentuk penghormatan agar Taufieq tetap memiliki posisi strategis meski tak lagi memimpin dinas.
Taufieq menyambut baik gagasan tersebut, meski menyisakan kegelisahan. Pasalnya, aturan kepegawaian membatasi usia penerimaan jabatan fungsional madya maksimal 56 tahun, sementara ia kini telah berusia 57 tahun. “Ini seperti jebakan. Jika permohonan diajukan, prosesnya pasti mentok karena syarat usia tidak terpenuhi. Alih-alih dapat posisi madya, saya dan rekan lain justru berisiko turun ke level pelaksana,” ujarnya.
Kekhawatiran Taufieq bukan tanpa alasan. Ia mencontohkan beberapa ASN senior lain, seperti Kepala Biro Adpim Setda NTB Khaerul Akbar (58 tahun) dan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Roni Yuhaeri, yang dikhawatirkan mengalami nasib serupa. “Jika ini dibiarkan, bisa jadi kezaliman bagi ASN yang telah puluhan tahun mengabdi,” tegasnya.
Di tengah polemik ini, Taufieq justru memamerkan inovasi terkininya: Sistem Integrasi Dokumen Arsip dan Perpustakaan Digital (SI DAPDi). Platform ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip dan literasi digital di NTB, menunjukkan komitmennya berkontribusi di luar ranah pertanian.
Ia pun meminta intervensi langsung Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri, agar proses job fit tidak hanya mengandalkan asesor, tetapi juga melibatkan dialog terbuka dengan ahli independen. “Kami ingin diverifikasi secara adil. Jangan sampai ada tangan-tangan jahil yang memanfaatkan situasi ini,” tandasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala BKD NTB Yusron Hadi enggan berkomentar ketika dikonfirmasi media. Isu “demosi mandiri” ini terus memantik perdebatan, terutama soal transparansi dan perlindungan hak ASN senior dalam sistem meritokrasi.
