Tanjungtv.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) tengah memacu langkah konkret untuk mewujudkan Koperasi Desa Merah Putih, sebuah inisiatif yang dinilai krusial bagi penguatan ekonomi desa. Tanpa menunggu waktu lama, berbagai persiapan telah digulirkan, termasuk koordinasi intensif antar-organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan proses berjalan lancar.
BACA JUGA : Gunung Rinjani Bakal Buka Kuota Pendakian Lebih Besar, Ini Syaratnya!
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan KLU, Haris Nurdin, menegaskan bahwa pembentukan koperasi ini membutuhkan kolaborasi semua pihak. “Ini bukan pekerjaan satu instansi saja, tapi butuh keroyokan dari berbagai pihak,” ujarnya. Beberapa rapat koordinasi telah digelar, salah satunya melibatkan Dinas Perlindungan Perempuan, Keluarga Berencana, dan Pemerintahan Desa (DP2KBPMD) serta Bappeda.
Salah satu fokus utama adalah sosialisasi ke desa-desa sekaligus menyiapkan skema penganggaran melalui APBD. Pemda KLU berkomitmen mendanai proses pembuatan akta notaris untuk koperasi ini, meski nominal pastinya masih dalam tahap penghitungan. Namun, Haris memastikan biayanya akan lebih terjangkau dibandingkan tarif normal. “Biasanya sekitar Rp4,5 juta, tapi ada potongan sehingga lebih hemat,” jelasnya.
Target waktu pembentukan koperasi ini terbilang ketat, yakni Juli 2025. Meski demikian, Haris optimis deadline tersebut bisa terpenuhi asal semua pihak bergerak bersama. “Setelah ini, kami akan mengundang kepala desa untuk membahas langkah teknis,” tambahnya.
Dukungan juga datang dari Wakil Ketua DPRD KLU, Hakamah, yang mendesak percepatan realisasi koperasi desa. Menurutnya, program ini selaras dengan Asta Cita Presiden, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan dan mendongkrak perekonomian masyarakat.
Dengan semangat gotong royong dan dukungan anggaran yang jelas, Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi warga Lombok Utara.
