Tanjungtv.com – Sidang paripurna DPRD Provinsi NTB kembali memantik perhatian luas setelah pembahasan usul hak interpelasi terkait pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) digelar secara terbuka. Sidang yang berlangsung panas namun penuh nuansa demokratis ini menjadi trending di media sosial, memancing berbagai tanggapan dari masyarakat.
Politikus Partai Golkar sekaligus ketua inisiator, Hamdan Kasim, menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan sidang tersebut. “Ini adalah bentuk transparansi dan akuntabilitas DPRD NTB. Kami menghargai setiap pandangan fraksi, baik yang setuju maupun menolak,” tegasnya.
Yang menarik, Fraksi Golkar sebagai kelompok terbesar justru mengambil sikap unik: tidak mendukung maupun menolak. “Kami abstain, tapi tetap mendorong pengawasan ketat terhadap penggunaan DAK untuk kepentingan rakyat,” jelas Hamdan. Sikap ini dinilai sebagai langkah strategis yang menjaga netralitas tanpa mengabaikan fungsi pengawasan.
Di sisi lain, lima fraksi—PKS, PKB, Gerindra, PPP, dan AMBNR—tegas menolak usulan hak interpelasi. Sementara dua fraksi, Demokrat serta Perjuangan dan Restorasi, memberikan dukungan penuh. “Perbedaan sikap ini justru menunjukkan dinamika demokrasi yang sehat,” komentar seorang pengamat politik lokal.
Wakil Ketua DPRD NTB, Yek Agil, memastikan bahwa keputusan akhir akan ditentukan melalui voting pada Senin depan. “Proses ini harus dihormati sebagai bagian dari mekanisme demokrasi,” ujarnya.
Masyarakat NTB pun ramai memberikan tanggapan. “Sidang seperti ini harus sering dilakukan agar aspirasi rakyat benar-benar didengar,” tulis seorang warganet. Yang lain memuji sikap Fraksi Golkar yang dinilai bijak.
Dengan gelombang dukungan dan kritik yang mengalir deras, sidang ini tidak hanya menjadi pembahasan internal dewan, tetapi juga contoh nyata partisipasi publik dalam mengawal kebijakan daerah. Hasil voting nanti diprediksi akan menjadi penentu arah baru pengawasan anggaran di NTB.
