Tanjungtv.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur saat ini tengah fokus menangani empat kasus korupsi besar yang diharapkan dapat diselesaikan sebelum akhir tahun 2024. Keempat kasus tersebut meliputi penyalahgunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Sembalun, proyek sumur bor di Suela, renovasi dermaga Labuhan Haji, dan korupsi Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Kerongkong.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Lombok Timur, Ida Bagus Suwadarma, menyatakan bahwa semua kasus tersebut telah naik ke tingkat penyidikan. “Kami telah memulai proses penyidikan dan berharap bisa mengembangkan lebih lanjut dalam waktu dekat,” ujarnya dalam keterangan pers yang disampaikan kemarin.
Untuk kasus BLT di Desa Kerongkong, hasil audit telah diterima oleh pihak kejaksaan. Namun, ada beberapa perbaikan yang harus diselesaikan oleh Inspektorat. “Kami masih menunggu perbaikan resmi dari Inspektorat. Saat ini kami juga sedang menghitung besarnya kerugian negara akibat kasus ini,” terang Bagus.
Sementara itu, untuk kasus renovasi dermaga Labuhan Haji, tim penyidik masih melakukan pengecekan fisik untuk menentukan besarnya kerugian negara. Proses pengecekan fisik ini penting sebelum kejaksaan menentukan tersangka dalam kasus tersebut. Hingga saat ini, puluhan saksi telah diperiksa, baik dari pihak kontraktor maupun pejabat di Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Timur. “Setelah hasil pengecekan fisik keluar, kami akan meminta bantuan pihak terkait untuk melakukan audit guna menentukan kerugian negara,” tambahnya.
Kasus ketiga yang ditangani Kejari Lombok Timur adalah proyek sumur bor di Suela. Dalam kasus ini, kejaksaan masih menunggu hasil kajian dan perhitungan dari ahli teknik Universitas Mataram (Unram). Pemeriksaan mendalam ini dilakukan untuk memastikan ada tidaknya unsur korupsi serta besarnya kerugian negara. “Kami bekerja sama dengan Universitas Mataram untuk mendapatkan penilaian teknis yang lebih akurat dalam menentukan langkah selanjutnya,” jelas Bagus.
Adapun kasus KUR BRI Sembalun juga masih dalam proses pengembangan. Penyidik terus melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan mengumpulkan bukti tambahan untuk memperkuat dugaan adanya korupsi dalam program kredit tersebut.
Keempat kasus ini menjadi prioritas utama bagi Kejaksaan Negeri Lombok Timur mengingat dampaknya yang signifikan terhadap masyarakat. Bagus menyatakan bahwa dalam empat bulan ke depan, pihaknya akan memaksimalkan upaya penyelesaian kasus-kasus ini agar target penyelesaian di tahun 2024 dapat tercapai. “Kami optimis semua kasus ini dapat selesai sesuai target, dan kami akan memastikan proses hukum berjalan transparan dan adil,” tutupnya.
Dengan target yang jelas dan langkah-langkah investigasi yang sudah berjalan, masyarakat Lombok Timur berharap kasus-kasus korupsi ini segera menemui titik terang dan para pelaku yang terbukti bersalah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.
